Prihatin Demokratisasi Lokal

Dimuat di Lampung Post, 1 Mei 2010

Oleh: Vivit Nur Arista Putra 

Melihat pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, selain banyaknya artis yang diusung partai politik untuk maju menjadi bupati kentalnya politik dinasti dapat mengancam demokratisasi lokal dan berjalannya otonomi daerah. Tercatat ada lebih dari sepuluh keluarga petahana (incumbent) yang mendeklarasikan dirinya menjadi calon pemimpin daerah.

Menariknya, dalam pilkada Bone Bolange, Gorontalo ada seorang istri Ruwaida Mile maju menantang suaminya Ismail Mile. Bahkan di tempat yang sama Kris Wartabone melawan kakaknya sendiri Kilat Wartabone. Adapun di Jogja, ada Sri Surya Widati (istri Idham Samawi) yang dijagokan partai berlambang Banteng dalam pilkada Bantul. Di tempat lain, munculnya artis yang digadang-gadang partai politik tertentu mencerminkan minimnya stok kader yang berkualitas. Apalagi artis yang diusung cacat moral seperti Julia Perez dan Maria Eva yang sudah terkenal dengan foto dan video seronoknya beredar di dunia maya. Bayangkan jika mereka menjadi bupati, rakyatnya pun bisa ikut tak bermoral. Tak heran jika Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri) mengingatkan publik dengan UU No 32/ 2004 tentang pemerintah daerah khususnya pasal 58 yang secara eksplisit menyatakan adanya syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela bagi calon pemimpin daerah dari enam belas syarat lain. 

Penulis merasa miris dan mengutuk parpol yang mendukung artis tak bermoral maju ke pentas pilkada. Jika dianalisa ada beberapa sebab mengapa terjadi demikian. Pertama, sistem demokrasi di era kini masih terjebak pada demokrasi virtual bukan demokrasi substansional. Sehingga banyak parpol mengajukan calon yang sekadar popular tanpa menguji kompetensinya. 

Kedua, ihwal ini mencerminkan parpol tidak melakukan kaderisasi jangka panjang dan pembinaan untuk penyiapan kader. Tetapi malah terjebak pada kepentingan pragmatis dengan mengumandangkan politik citra semata menjelang pilkada. Setelah itu tidak ada agenda rutin parpol untuk turut serta menyejahterakan rakyat. Padahal uang pembinaan yang dikucurkan pada parpol yang lolos electoral threshold cukup besar. Jika dimanfaatkan dana tersebut dapat digunakan untuk pencerdasan pemilih (education voters) dan memberikan garansi ke depan demokratisasi lokal semakin dewasa.

Vivit Nur Arista Putra

Peneliti Transform Institute UNY