Oleh: Vivit Nur Arista Putra
Seratus hari program kerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid II menjadi pertaruhan citra bagi presiden SBY khususnya perihal pemberantasan korupsi. Janjinya sewaktu kampanye untuk turun sendiri memberangus korupsi sedang diuji dan ditagih khalayak dengan adanya mega skandal Bank Century yang dirampok pemiliknya Robert Tantular. Terlepas dari itu, perkara yang berbuntut panjang ini dapat menjadi sasaran tembak lawan politik SBY. Kasus penggelapan uang terbesar sejak era reformasi ini menjadi isu nasional untuk diusut tuntas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berperan sebagai kontrol eksekutif dengan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk penyidikan.
Malangnya, team khusus berkomposisi perwakilan partai politik ini sarat kepentingan dan saling menjatuhkan dalam forum.
Imbasnya muncul desas-desus, akan adanya evaluasi partai koalisi pemerintah yang dianggap melemahkan anggota pansus. Conflict of interest tercermin dari proses penyidikan dalam ruang rapat pansus. Seakan anggota pansus dari partai nonpemerintah melakukan interogasi terhadap perilaku tindak kriminal. Pertanyaannya banyak yang memojokkan dan menjatuhkan, kendati yang mereka hadapi adalah wakil presiden dan salah seorang menteri. Tak hanya itu, bahkan kata-kata kotor seperti bangsat dan daeng pun terlontar dari mulut salah seorang anggota parpol pemerintah. Padahal kurang santunnya perilaku wakil rakyat tersebut disaksikan oleh masyarakat tanah air melalui layar kaca. Amat miris memang. Jika ihwal ini berlanjut, tentu akan mengikis kepercayaan masyarakat.
Indonesia memang tidak rugi dua trilyun karena pemilu presiden hanya satu putaran. Tetapi kemudian, negara kita rugi 6,7 Trilyun karena perampokan Bank. Duit sebanyak itu, kata Jusuf Kalla dapat membangun tiga gedung DPR.
Terlepas dari nilai nominal kerugian, hendaknya pansus lebih objektif dan substantif dalam menyikapi persoalan ini tanpa tendensi. Sebab, hasil akhirnya akan menjadi pertaruhan citra (image). Jika berhasil mengusut tuntas kasus Bank Century, tentu ini akan menaikkan daya tawar DPR di mata rakyat. Jika gagal, perkara ini akan menciderai rezim pemerintahan, sekaligus menambah buram catatan sejarah perbankan pascaskandal Bantuan Likuiditas Bang Indonesia (BLBI) yang masih menyisakan misteri.
Vivit Nur Arista Putra
Aktivis Mahasiswa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar