Selasa, 13 Desember 2011

Demokratisasi Keempat

Dimuat di Lampung Post, 17 November 2011


SEBULAN terakhir, Suriah menjadi pusat perhatian dunia. Uni Eropa dan PBB mengecam Presiden Abdullah Saleh karena menyerang demonstran. Hal ini terlepas aksi represif rezim yang membunuh ribuan demonstran antipemerintah. Peristiwa ini serupa dengan tragedi Tiananmen 1989 di China, di mana mahasiswa dan rakyat diberantas habis oleh negara.

Jika diusut problem krisis politik di Timur Tengah ada dua. Pertama, tidak adanya demokratisasi bagi setiap warga negara. Suara pubik disumbat sehingga tak ada kritik dan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Imbasnya, Presiden Saleh pun merasa serbabenar terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Termasuk membungkam media dan oposisi. Jika demikian, negeri pengekspor minyak ini lebih kejam dari Pemerintahan Firaun. Dalam catatan Komisi HAM PBB lebih dari 3.000 demonstran dibunuh. Masyarakat turun ke jalan lantaran menuntut mundur penguasa zalim dan menindas rakyatnya.

Kedua, distribusi kekayaan tidak merata. Terjadi kesenjangan sosial yang sangat lebar antara elite politik dengan masyarakat akar rumput. Inilah yang membuat kalangan masyarakat menengah ke bawah menjerit karena tidak adanya keadilan. Berbeda dengan Oman yang lebih terkendali karena secara ekonomi kebutuhan masyarakat tercukupi. Bayangkan, negara di kawasan teluk ini hanya memiliki sekitar 300 ribu penduduk, tetapi residennya (warga asing yang domisili di Oman) mencapai 1,2 juta. Tentu, dari sektor inilah keuangan negara dapat tertolong sehingga dapat memakmurkan rakyatnya.

Samuel P. Huntington dalam Third Wave Democratization mengemukakan yang terjadi di Afrika dan Timur Tengah saat ini adalah gelombang demokratisasi keempat dalam sejarah dunia.

Selain kedua faktor tersebut, akar masalah lainnya ialah lamanya presiden berkuasa dapat membuatnya lupa diri dan mamasung regenerasi. Sehingga krisis kepemimpinan pun muncul dan muaranya akan terjadi politik dinasti. Efek jangka panjangnya demokrasi sekadar prosedural karena pergantian puncak pemimpin hanya berputar di antara klan atau orang yang mempunyai hubungan darah dengan incumbent. Alhasil, jika pemimpin alpa kompetensi, bagaimana dapat mencukupi kebutuhan rakyat secara merata.

Di sini kita dapat memetik pelajaran moral, yakni belum terintegrasinya demokrasi dengan kesejahteraan. Kini menjadi tantangan baru bagi negara Timur Tengah dan Afrika untuk membuka keran demokrasi. Begitu juga tokoh calon pengganti, agar jangan hanya ngotot menuntut suksesi tetapi tak memiliki kemampuan untuk mengisi. Reformasi total terhadap rezim menjadi syarat terbentuknya pemerintahan baru yang menjadi harapan baru bagi masyarakatnya.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman

Perdebatan RUU Pemilu

Dimuat di Lampung Post, 7 Desember 2011.


Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum untuk mengatur parliementary treshold (PT) atau ambang batas partai yang lolos ke parlemen, secara tradisi pembahasannya sejak Pemilu 1999 hingga kini selalu alot dan menuai polemik.

Setidaknya sampai saat ini, publik dapat mengidentifikasi dua kepentingan di balik tawaran angka PT ke depan. Pertama, partai besar, seperti Golkar dan PDI Perjuangan ngotot menawarkan 5% sebagai limit maksimal dengan argumentasi untuk mengefektifkan pemerintahan dan memperkokoh sistem presidensial.

Rasionalisasinya di parlemen harusnya ada 3-4 partai saja, sehingga sikap politiknya jelas (tidak abu-abu) dan pemerintah tak terjebak pada persoalan urusan internal partai, seperti kontrak koalisi yang menguras waktu dan memalingkan orientasi mengurus rakyat. Inilah yang selama ini terlihat di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Mitra koalisi sikap politiknya malah berseberangan dengan pemerintah karena masing-masing mengaku mempunyai kontrak politik yang jelas dengan presiden, bukan dengan partai demokrat. Khalayak khawatir jika ini terus terjadi maka akan merusak sistem demokrasi yang selama ini sedang bertumbuh dewasa di negeri ini.

Kedua, karena menyangkut representasi atau perwakilan masyarakat yang heterogen di Indonesia, standar PT di atas akan memangkas jutaan suara rakyat yang disalurkan kepada partai politik yang tak lolos PT. Nah, persoalannya apakah suara itu dapat dilimpahkan ke partai lain yang lolos PT dan dapat dikatakan representasi yang legal dari kalangan masyarakat terkait? Tentu masyarakat akan menolak.

Argumentasi partai menengah, seperti PKS, PAN, PPP, PKB, Hanura, dan Gerindra ialah tetap bertahan pada 2,5%-3% saja agar suara rakyat yang disalurkan ke partai politik kendati tidak lolos PT, tetapi suara yang hangus tidak cukup banyak. Dengan patokan 2,5%, ada 18 juta lebih suara yang hangus, apalagi dengan passing grade baru 5%. Pasti banyak suara pemilih yang terbakar dan tak mampu menyampaikan aspirasi daerahnya kepada partai terkait karena tak lolos PT.

Tendensinya ialah partai besar dengan standar PT 5% dapat memberangus partai kecil yang suaranya tak konsisten di lingkup daerahnya. Sebaliknya partai kecil bertahan pada kisaran 2,5%-3% agar tetap eksis dan terlibat koalisi atau mengontrol pemerintah di parlemen. Kedua nalar di muka setidaknya dapat menjadi pertimbangan bersama, termasuk partai pemerintah (Demokrat) yang menawarkan nilai tengah, yakni 4% untuk berkompromi, menganalisis sebelum berkonklusi tentang aturan PT yang jelas.

Bagaimana agar dapat merepresentasikan akar rumput sekaligus memperbaiki tatanan sistem demokrasi dan pemerintahan semakin baik. Selaku warga negara, mari kita kawal pembahasan PT ke depan untuk Indonesia lebih baik. Tabik.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman

Selasa, 06 Desember 2011

Menanti Kiprah Ketua KPK

Dimuat di Jagongan, Harian Jogja, 5 Desember 2011


Setelah melalui masa seleksi dan fit and proper test yang panjang, akhirnya komisi III DPR RI memilih Abraham Samad sebagai ketua baru KPK. Aktivis Anti Coruption Comitte (ACC) asal Makassar ini memperoleh 43 suara dari 56 anggota dewan. Hasil ini mengejutkan mengingat pada fase pengerucutan dari delapan calon yang disaring menjadi empat, sempat bersaing ketat dengan Bambang Widjajanto yang lebih populer. Selain itu, ketua PPATK, Yunus Husain justru tidak termasuk pimpinan kolektif kolegial KPK yang baru masa karya 2011-2015. Tokoh lain yang terpilih memimpin KPK ialah Zulkarnain (latar belakang jaksa), Adnan Pandu Praja (advokat), dan Busyro Muqqodas (akademisi dan pendiri Pusham UII).

Kini publik akan menanti janji Abraham yang lantang akan mundur dengan sendirinya, jika masa satu tahun tak mampu tuntaskan kasus Century. Beberapa terobosan yang dijanjikan ialah akan merekrut penyidik independen berasal dari kampus atau kalangan profesional ketimbang dari kejaksaan atau kepolisian. Tentunya khalayak mengharapkan tanpa mengesampingkan kedua, karena sejatinya KPK ialah lembaga ad hoc yang dibuat ketika kepercayaan rakyat turun pada polisi dan jaksa khususnya dalam memberantas korupsi.

Perlu diingat lembaga ad hoc dapat dibubarkan kapan saja jika dua otoritas hukum menunjukkan kinerja baik dengan banyaknya koruptor dijerat. Maka skala prioritas yang dicanangkan ketua KPK baru semoga tak diukur dari kasus yang diekspos media massa, sehingga jika KPK menanganinya akan menaikkan citra. Tetapi parameternya ialah pada skala kerugian negara atau fokus pada pemberantasan korupsi kelas kakap. Cukuplah penjahat kelas teri ditindak kepolisian dan jaksa.

Ditermin lain yang menjadi titik perhatian ialah, KPK harus memperkuat sisi pencegahan terjadinya korupsi dengan kampanye aktif dan mengadvokasi rezim dengan menggandeng masyarakat sipil khususnya LSM yang fokus melawan kejahatan extraordinary ini. Karena selama ini KPK lebih banyak melakukan penyidikan, artinya ketika terjadi kasus korupsi barulah lembaga superbody ini bekerja. Langkah pencegahan ini dapat konkrit dilakukan dengan menerapkan pasal 19 nya dalam UU KPK untuk membuka perwakilannya di daerah. Tidak harus ada secara fisik gedung KPK, tetapi KPK dapat mengirimkan anggotanya untuk turut serta dalam pembahasan RAPBD atau rancangan UU lain di daerah. Kiat ini akan semakin memperteguh kehadiran KPK tak hanya di pusat pemerintahan tetapi juga di level daerah yang rawan korupsi. Semoga Abraham Samad dapat melakukannya. Berantas korupsi, harga mati.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman

Sabtu, 03 Desember 2011

Meningkatkan Kompetensi Guru

Dimuat di Opini Suara Karya, Jumat, 2 Desember 2011


Dinamika persoalan guru, pahlawan tanpa tanda jasa selalu beragam. Sejak pemerintah berikhtiar menciptakan guru yang profesional melalui jalur sertifikasi dengan target 2015 seluruh guru di Indonesia harus sudah bersertifikat, profesi guru menjadi marak diminati khalayak ramai.

Apalagi, di tengah minimnya lapangan kerja dan rendahnya upah minimum per bulan. Sebagai contoh, para mahasiswa dari jurusan nonkependidikan setelah sarjana lebih memilih mendaftar menjadi guru dan tidak mempedulikan orientasi jurusannya karena merasa gaji setiap bulan terjamin. Apalagi, jika diangkat menjadi PNS dan lolos sertifikasi, gaji dapat membengkak dua kali lipat dibanding pegawai negeri sipil (PNS) nonpendidik.

Oleh sebab itulah, pemerintah menutup legalitas mengajar atau akta 4 dan membentuk pendidikan profesi guru selama satu atau dua tahun. Hal ini untuk menampung alumni kampus yang bukan berasal dari jurusan orientasi pendidik tetapi berkeinginan menjadi guru. Karena, mereka tak mendapat materi psikologi pendidikan, metodologi pembelajaran, dan microteaching atau latihan mengajar layaknya mahasiswa PGSD. Maka, pendidikan profesi dijadikan tempat untuk menempanya.

Tetapi, bukan di sana sebenarnya pangkal persoalannya. Melainkan, yang hendak dikritisi penulis ialah orientasi seseorang untuk menjadi pendidik. Kini, orang berkeinginan menjadi guru karena materi (gaji bulanan pasti, apalagi kalau lolos sertifikasi), bukan karena kesungguhan mengabdi, mendidik, dan mencerdaskan generasi bangsa ini.

Menurut Dwi Siswoyo dalam buku "Quo Vadis Pendidikan", ada beberapa hal yang penting diperhatikan oleh pendidik. Pertama, mencintai pekerjaan guru sebagai profesi, sebagai panggilan hidup, agar pada diri yang bersangkutan memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya dengan penuh kesungguhan, kerja keras, dan tanggung jawab. Kedua, menanamkan pada jiwa peserta didik tentang kecintaan untuk senantiasa berusaha hadir tepat waktu di saat jadual mengajarnya, dan menjadikannya sebagai media mencapai sukses belajar dan mengajar dalam hidupnya. Ketiga, menanamkan pada diri pendidik sendiri dan peserta didik cara berfikir positif.

Ketiga aspek ini perlu diutamakan oleh guru, agar proses belajar-mengajar dijalankannya tanpa beban. Jika demikian, label profesional (bersertifikat) pun tak perlu dicari justru akan datang menghampiri.

Selama ini tunjangan sertifikasi yang telah dinikmati guru sejak 2005 hanya didasari penilaian portofolio atau mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Dan, belum dilaksanakan sepenuhnya penilaian kinerja terhadap guru yang sudah bersertifikasi. (Republika, 9 September 2011)

Adapun parameter yang dievaluasi meliputi kepribadian, pedagogik (pemahaman terhadap ilmu yang diajarkan), sosial, dan keprofesionalitasan guru. Pada empat aspek inilah guru dituntut untuk senantiasa menaikkan kapasitasnya agar bermetamorfosa menjadi guru profesional.

Pertama, dari segi kepribadian. Guru dituntut menjadi pribadi yang teladan, beretika, bijaksana, dan dekat dengan siswa. Suasana kedekatan ini perlu dibangun agar peserta didik tidak segan jika ada hal yang ditanyakan. Selain itu, siswa dapat pula mencurahkan persoalan pribadi yang mengganggu proses studinya kepada guru, karena guru merupakan orangtua di sekolah maka guru dituntut mampu memecahkan segala persoalan murid.

Kedua, segi pedagogik. Guru dituntut memiliki wawasan yang luas serta retorika (seni komunikasi) dan bahasa tubuh yang bijak dalam proses pelimpahan ilmu. Suasana belajar di kelas akan tampak membosankan jika guru menyampaikan materi pelajaran secara monoton. Oleh sebab itu, variasi mengajar dan kreativitas menggunakan media pembelajaran harus dikuasai pendidik. Tempat belajar pun tak melulu harus di kelas. Sesekali dapat berpindah ke perpustakaan, taman, masjid, atau melakukan study tour dan karya wisata untuk mengusir kejenuhan siswa dan mendisain forum belajar-mengajar senyaman mungkin. Karena, suasana kejiwaan siswa secara langsung memengaruhi transfer ilmu yang diberikan.

Ketiga, aspek sosial. Karena fitrah manusia ialah tak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Maka, guru tak sekedar bertugas mengajar, tetapi juga mempunyai tanggung jawab sosial yang harus ditunaikan. Wujudnya dapat aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat sekitar atau tempat tinggal. Sebab, kata Pramudya Ananta Toer, rakyat dididik dengan organisasi dan penguasa dididik dengan perlawanan.

Bagaimanapun, guru diharapkan tak sekedar memberikan pencerahan di sekolah tetapi juga dapat menularkannya di masyarakat luas. Aktif dalam berorganisasi dan terlibat dalam dunia sosial akan melatih guru peka terhadap realitas sosial, membangun relasi dengan banyak orang yang berujung pada luasnya wawasan. Orang yang rajin berlatih, tak sekadar terlatih, tetapi juga dapat menjadi pelatih.

Keempat, profesional. Bentuknya dapat berupa mengajar tepat waktu, aktif berorganisasi menghadiri rapat sekolah, menjadi teladan bagi mitra didik, berprestasi di dalam maupun di luar sekolah. Oleh sebab itu, setiap guru harus mengidentifikasi potensi diri yang dapat dikembangkan sehingga berlabel pakar, tentunya selain materi pelajaran akademik yang diajarkan. Semisal, kemampuan membangun jaringan dengan sekolah, institusi, dan tokoh pendidikan. Atau, kemampuan menulis di media massa, untuk menyebarkan ilmu ke khalayak ramai. Ihwal ini membuat guru lebih bermanfaat tak hanya untuk diri pribadi tetapi juga orang lain. Prinsip hidup manusia adalah berkontribusi bagi orang lain.

Akhirnya orientasi para pendidik perlu diluruskan. Yakni, tak perlu melulu memikirkan kompensasi tetapi harus lebih memprioritaskan peningkatan kompetensi. Sebab, padanyalah tunas bangsa negeri ini bergantung. ***


Penulis adalah aktivis Pusaka (Pusat Kajian dan Advokasi Pendidikan) UNY.

Peran Strategis Indonesia di ASEAN

Dimuat di Republika Yogya, Jum'at, 2 Desember 2011


ASEAN kini menjadi perhatian dunia karena dianggap organisasi yang solid dan prospektif untuk menjalin kerjasama ekonomi guna mengurai krisis yang mendera Amerika Serikat dan Uni Eropa. Selain itu, regional ini juga dijadikan ajang berebut pengaruh negara-negara mapan. Terbukti presiden AS, Barack Obama, secara khusus hadir untuk menjalin kemitraan ASEAN, dengan menawarkan agar negara Asia Tenggara bergabung dalam Trans Pacific Partnership atau Perdagangan Asia Pasifik. Alasannya ialah utang negeri paman Sam yang mencapai 15 Trilyun US Dollar (tertinggi sepanjang sejarah AS), membuatnya mencari pangsa pasar baru untuk mengekspor barangnya demi pengurangan beban utang.

Tak terkecuali China dan Rusia sebagai negara yang tak terimbas krisis, juga hadir untuk turut menancapkan pengaruh ekonominya melalui CAFTA yang sudah terjalin setahun silam, dan menetralisir ASEAN dari penggunaan senjata nuklir yang menjadi isu sensitif global. Indonesia selaku ketua dan tuan rumah 19th ASEAN Summit 2011 memiliki peranan penting untuk mengelola dan mengatur teritorial ke depan.

Khalayak menaruh asa, agar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang merumuskan Bali Concord III sebagai pilar penyatuan komunitas Asia Tenggara 2015. Melalui aspek politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang menjadi titik fokus garapan, tak hanya dinikmati kalangan elite pemimpin negara, tetapi juga terasa hingga masyarakat akar rumput sebagai objek komunitasnya. Pada titik ini, Indonesia dapat menjadi pengarah, penengah, dan parameter perkembangan ASEAN setidaknya tiga tahun ke depan sebagai transisi menuju ASEAN community in a global community of nation.

Pertama, Indonesia harus memastikan stabilitas kawasan. Seperti meredam konflik perbatasan yang berujung perang antara Kamboja-Thailand, klaim sepihak pulau strategis penghasil migas di laut China selatan yang melibatkan Vietnam, Malaysia, dan China. Belum lagi perseteruan Indonesia dan Malaysia atas pulau terluar di sebelah barat Kalimantan. Riak-riak perkara di muka harus dipupus dengan jalan diplomasi arif, jika tak ingin membesar yang berefek mengganggunya hubungan kedua negara serta menghambat iklim investasi. Imbasnya, jika tak bijak ditangani dapat menunda terciptanya masyarakat ASEAN yang damai.

Kedua, Indonesia dapat menjadi teladan pada konteks perkembangan ekonomi. Kiatnya ciptakan kesetaraan ekonomi antar negera dengan mengurangi ketergantungan ekspor barang sebagai pendapatan terbesar per kapita setiap tahunnya dengan cara mengembangkan pasar domestik. Termasuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sebagai penggerak ekonomi nasional. Indonesia dapat menjadi contohnya, buktinya rentang waktu 2007-2011 pertumbuhan ekonomi selalu naik dan stabil. Negara seperti AS, Yunani, dan Italia yang didera krisis saat ini lantaran interdependensi yang tinggi terhadap ekspor produknya ke negara lain. Sehingga saat negara sasaran kolaps dan ekonominya rapuh, barang tersebut tak terdistribusikan dan akhirnya rugi. Kuncinya lainnya ialah perkuat stabilitas teritorial agar arus perdagangan dan jasa lancar serta inverstor tak ragu untuk menanamkan sahamnya.

Ketiga, persoalan sosial budaya seperti pegakan HAM dan demokrasi, Indonesia dapat berperan besar dengan memberikan resep mengelola negara majemuk dan memberi contoh penuntasan perkara disintegrasi secara win-win solution. Di termin lain, isu proteksi buruh mingran dan penetapan hak paten hasil karya anak bangsa seperti angklung, gamelan, dan jenis sendra tari lainnya dapat digaungkan dan dikompromikan untuk meminimalisir kasus dengan negeri jiran.

Terakhir, Indonesia perlu mengawal Myanmar agar prosesi transisi demokrasi di negerinya sukses dan siap memimpin ASEAN 2014 nanti.

Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman

Rabu, 30 November 2011

Peran Strategis Indonesia di ASEAN

Dimuat di Republika Yogya, Kamis, 1 Desember 2011


ASEAN kini menjadi perhatian dunia karena dianggap organisasi yang solid dan prospektif untuk menjalin kerjasama ekonomi guna mengurai krisis yang mendera Amerika Serikat dan Uni Eropa. Selain itu, regional ini juga dijadikan ajang berebut pengaruh negara-negara mapan. Terbukti presiden AS, Barack Obama, secara khusus hadir untuk menjalin kemitraan ASEAN, dengan menawarkan agar negara Asia Tenggara bergabung dalam Trans Pacific Partnership atau Perdagangan Asia Pasifik. Alasannya ialah utang negeri paman Sam yang mencapai 15 Trilyun US Dollar (tertinggi sepanjang sejarah AS), membuatnya mencari pangsa pasar baru untuk mengekspor barangnya demi pengurangan beban utang.

Tak terkecuali China dan Rusia sebagai negara yang tak terimbas krisis, juga hadir untuk turut menancapkan pengaruh ekonominya melalui CAFTA yang sudah terjalin setahun silam, dan menetralisir ASEAN dari penggunaan senjata nuklir yang menjadi isu sensitif global. Indonesia selaku ketua dan tuan rumah 19th ASEAN Summit 2011 memiliki peranan penting untuk mengelola dan mengatur teritorial ke depan.

Khalayak menaruh asa, agar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang merumuskan Bali Concord III sebagai pilar penyatuan komunitas Asia Tenggara 2015. Melalui aspek politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang menjadi titik fokus garapan, tak hanya dinikmati kalangan elite pemimpin negara, tetapi juga terasa hingga masyarakat akar rumput sebagai objek komunitasnya. Pada titik ini, Indonesia dapat menjadi pengarah, penengah, dan parameter perkembangan ASEAN setidaknya tiga tahun ke depan sebagai transisi menuju ASEAN community in a global community of nation.

Pertama, Indonesia harus memastikan stabilitas kawasan. Seperti meredam konflik perbatasan yang berujung perang antara Kamboja-Thailand, klaim sepihak pulau strategis penghasil migas di laut China selatan yang melibatkan Vietnam, Malaysia, dan China. Belum lagi perseteruan Indonesia dan Malaysia atas pulau terluar di sebelah barat Kalimantan. Riak-riak perkara di muka harus dipupus dengan jalan diplomasi arif, jika tak ingin membesar yang berefek mengganggunya hubungan kedua negara serta menghambat iklim investasi. Imbasnya, jika tak bijak ditangani dapat menunda terciptanya masyarakat ASEAN yang damai.

Kedua, Indonesia dapat menjadi teladan pada konteks perkembangan ekonomi. Kiatnya ciptakan kesetaraan ekonomi antar negera dengan mengurangi ketergantungan ekspor barang sebagai pendapatan terbesar per kapita setiap tahunnya dengan cara mengembangkan pasar domestik. Termasuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sebagai penggerak ekonomi nasional. Indonesia dapat menjadi contohnya, buktinya rentang waktu 2007-2011 pertumbuhan ekonomi selalu naik dan stabil. Negara seperti AS, Yunani, dan Italia yang didera krisis saat ini lantaran interdependensi yang tinggi terhadap ekspor produknya ke negara lain. Sehingga saat negara sasaran kolaps dan ekonominya rapuh, barang tersebut tak terdistribusikan dan akhirnya rugi. Kuncinya lainnya ialah perkuat stabilitas teritorial agar arus perdagangan dan jasa lancar serta inverstor tak ragu untuk menanamkan sahamnya.

Ketiga, persoalan sosial budaya seperti pegakan HAM dan demokrasi, Indonesia dapat berperan besar dengan memberikan resep mengelola negara majemuk dan memberi contoh penuntasan perkara disintegrasi secara win-win solution. Di termin lain, isu proteksi buruh mingran dan penetapan hak paten hasil karya anak bangsa seperti angklung, gamelan, dan jenis sendra tari lainnya dapat digaungkan dan dikompromikan untuk meminimalisir kasus dengan negeri jiran.

Terakhir, Indonesia perlu mengawal Myanmar agar prosesi transisi demokrasi di negerinya sukses dan siap memimpin ASEAN 2014 nanti.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman

Kamis, 17 November 2011

Membaca Misi Kedatangan Obama

Dimuat di Jagongan, Harian Jogja, Jum'at, 18 November 2011


Kedatangan presiden negara adidaya Barack Obama, secara khusus ke Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi, negara ASEAN di Nusa Dua, Bali, 17-19 November 2011 tentu memiliki sisi tendensi. Langkah ini berbeda dengan kunjungannya ke Indonesia tahun lalu yang dapat dikata hanya mampir ‘silaturahmi’ pascapertemuan bilateral dengan India. Kali ini kunjungan ke bumi pertiwi ini tampak direncanakan dan Obama memang meluangkan waktu khusus untuk bertemu menteri luar negari dan keuangan negara ASEAN. Hal ini tak lepas dari misi tawaran AS kepada negara asia tenggara khususnya indonesia untuk terlibat perdagangan bebas asia pasific (Trans Pacific Partnership). Beruntung negara kita menolaknya karena belum kuatnya daya saing produk dalam negeri dalam menghadapi serbuan produk impor.

Penulis menganalisa, pernyataan sikap di muka sangat tepat. Perjanjian CAFTA hendaknya memberikan pelajaran moral bagi Indonesia. Bagaimana produk China mulai dari buah-buahan sampai mainan anak-anak membanjiri pasar lokal yang membuat pedagang mikro kecil dan menengah tak mendapat untung maksimal. Akarnya ialah tak kuatnya mutu dan produk pasar domestik dalam berkompetisi dengan produk luar. Dengan China saja dalam urusan dagang keteteran, bagaimana nanti dengan negara asia pasifik seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru. Produk teknologi mereka akan memenuhi pasaran dan menyisihkan software dan hardware buatan anak negeri.

Jelas, AS memandang Indonesia ialah pangsa pasar yang prospektif di tengah krisis negara eropa, yang membuat permintaan menurun dan memutus ekspor barang. Maka langkah taktis dan strategis ialah AS harus mencari pangsa pasar baru agar produknya tersalurkan dan tidak rugi. Jawabannya ialah pasar asia tenggara dan asia pasifik. Jika Indonesia memaksakan ajakan diri untuk terlibat dalam pusaran TPP, negara dengan demografi alias konsumen terbesar ini hanya akan menjadi lumbung impor barang negara maju dan kuantitas ekspor tetap akan sedikit lantaran tak berkembangnya pasar lokal tradisional dalam memoles dan menghasilkan barang jadi.

Kepentingan lain dibalik tawaran TPP ialah, AS akan berupaya untuk membendung pengaruh China yang semakin kuat di ASEAN maupun negara Pasifik melalui kesepakatan TPP. Agaknya memperkokoh pasar domestik dan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah harus menjadi prioritas sebelum menjalin perdagangan dengan negara lain.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman

Membaca Tren Kepemimpinan Bangsa

Dimuat di Nguda Rasa, Koran Merapi, Rabu, 16 November 2011


Hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang memprediksi calon presiden RI 2014 menarik untuk dikaji. Prabowo Subianto, mantan kepala Kopassus yang kini menjabat ketua umum Partai Gerindra menduduki posisi tertinggi. Disusul Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa, Ani Yudhoyono dan Sri Mulyani. Publik menyesalkan tak adanya tokoh muda yang populis dan akseptabilitasnya tinggi di mata rakyat untuk RI 1. Justru secara bersamaan LSI melansir citra tokoh muda tercoreng dan cenderung tak disuka masyarakat, lantaran terjerat kasus dugaan korupsi seperti Muhaimin Iskandar dan Anas Urbaningrum.

Transformasi kepemimpinan dan strategisnya posisi elit politik dalam kekuasaan di negeri ini berulang kali berganti namun belum mampu memakmurkan dan menyejahterakan rakyat. Apa tren utama zaman yang membuat orang menduduki posisi strategis mengendalikan negeri ini. Generasi muda kini perlu membaca mata rantai ini, sebab pemudalah pewaris sah yang akan memimpin negeri ini nanti. Anies Baswedan memperkenalkan istilah ruling elit, yaitu sekelompok elit -di antara kaum elit lain- yang berkuasa menentukan arah kehidupan bangsa dan negara. Hal ini berkaitan dengan perekrutan dan pematangan anak muda serta tren utama bangsa yang ditentukan perubahan dan situasi atau jiwa zaman yang berbeda (zeitgeist). Anak-anak muda yang terlibat dalam tren utama mewarnai kehidupan bangsa ini kelak akan menjadi aktor-aktor yang akan mengarahkan ke mana Indonesia harus berjalan. Teori ini akan memandang dari kacamata historis dan sosiologis.

Tren utama zaman awal abad 19 adalah pendidikan. Karena semakin terdidik berdampak pada kenaikan status seseorang dan semakin tinggi pengaruhnya. Maka sirkulasi ruling elit di negeri ini diawali dari elit intelektual sebagai kunci sukses proses pendidikan hasil politik etis (politik balas budi) yang diterapkan Belanda. Lahirlah Soekarno, Muhammad Hatta, Sutan Sjahrir dan tokoh lain. Proses pematangannya terjadi tahun 1900 an-1940 an. Ketika terjadi kemerdekaan Indonesia 17-8-1945 mereka menemukan momentum masa karya. Jadilah Soekarno dan Hatta ruling elit pertama yang memimpin Indonesia sebagai presiden dan wakil presiden.

Pascakemerdekaan tren mainstrem zaman ialah mempertahankan kemerdekaan dari keinginan Belanda yang kembali menjajah Indonesia. Jakarta menjadi tidak aman karena serangan Belanda, maka Ibukota pun dipindahkan ke Yogyakarta. Anak-anak muda yang berdomisili di Yogyakarta seperti Soeharto dan generasinya memainkan peranan penting untuk menjaga kedaulatan NKRI. Terjadilah perekrutan besar-besaran pemuda-pemuda untuk berpartisipasi perang menyelematkan bangsa. Inilah proses pematangan mereka tahun 1940 an-1960 an. Muaranya ketika terjadi konflik politik tahun 1960 an dan orde lama tumbang. Soeharto dan pemuda militer lain menemukan kansnya berkarya menjadi ruling elit militer dengan menjabat presiden dan rezim orde baru yang dipenuhi keterlibatan TNI dalam politik praktis sebagai penyangga pemerintahan.

Di dekade 1960 an terjadi lonjakan mahasiswa. Alfan Alfian dalam bukunya ”Menjadi Pemimpin Politik” mengungkapkan, untuk pertama kalinya anak muda dari lapis bangsa dapat mengenyam pendidikan tinggi. Bersamaan dengan itu, dunia gerakan mahasiswa mulai tumbuh dan menguat. Menjamurlah organisasi mahasiswa yang menjadi jalan perekrutan anak-anak muda di era itu. Kemudian marak pula lembaga kepemudaan yang menjadi saluran aktivis mahasiswa untuk meneruskan aktivismenya. Benar saja, setelah orde baru tumbang tahun 1998, keterampilan berorganisasi dan berpolitik membuat aktivis mahasiswa siap menyambut demokratisasi dan menemukan momentumnya sebagai katalisator pemercepat laju keinginan di medan karya selanjutnya, yakni parlemen.

Bergantinya orde baru ke orde reformasi menyebabkan liberalisasi politik yang memungkinkan aktivis lintas profesi khususnya mantan aktivis mahasiswa masuk Senayan mendominasi kursi eksekutif dan legislatif di tingkat lokal sampai nasional. Kendati masih di level legislatif saja, kalangan aktivis dan organisatoris ini menjadi ruling elit menggantikan militer.

Anies Baswedan memprediksikan masa karya ruling elit aktivis akan sampai tahun 2020 saja. Menjadi pertanyaan siapakah yang akan menggantikannya? Jika diperhatikan pengaruh pasar terhadap ragam aspek kehidupan sudah dirasakan. Bahkan sektor publik seperti layanan kesehatan dan pendidikan pun kini dikelola ala pasar. Lebih lanjut Alfan Alfian menjelaskan tren akan berlanjut pada perekrutan generasi muda untuk menjadi pelaku pasar (dunia bisnis). Karena the young gun sedang mengalami prosesi pematangan, ke depan ruling elit Indonesia agaknya masih tetap diisi tokoh-tokoh tua.

Mengkorelasikan teori di muka, penulis memprediksikan tokoh-tokoh berlatar belakang ekonom atau bisnisman berpotensi menjadi ruling elit Indonesia 2014 nanti. Adapun proses pematangannya di mulai sekarang. Meskipun tampak malu-malu Aburizal Bakrie dapat dipastikan diusung aklamasi tanpa konvensi untuk dicalonkan sebagai RI 1. Terlihat pengusaha dan orang terkaya se asia tenggara ini hampir tak ada rival sebanding di tubuh partai Beringin.

Selain itu, Hatta Rajasa potensial diusung PAN. Selain menduduki posisi strategis di kabinet dan di partainya, Hatta tergolong populis di tengah publik. Sri Mulyani juga digadang-gadang meramaikan kompetisi, apalagi sudah ada partai SRI yang mendaftar di KPU dan siap mendukung. Mantan Menko perekonomian ini merupakan sosok ekonom yang tegas. Menjabat sebagai direktur pelaksana Bank Dunia tidak menutup kemungkinan back up finansialnya akan kuat jika maju menjadi capres. Sementara Demokrat, yang masih bergantung pada figuritas SBY. Setelah tak dapat maju lagi, tidak menutup peluang mengajukan sang istri Ibu Ani Yudhoyono. Sikap ini dapat diambil lantaran cukup berhasilnya politik dinasti di skala daerah. Selain itu, beliau juga tokoh yang populer karena selalu mendampingi suami.

Bersamaan dengan konsolidasi demokrasi yang berbasis pasar karena mahalnya biaya politik di Indonesia, para pelaku pasar akan semakin berkepentingan dengan dunia politik dan kebijakan (policy making). Oleh sebab itu, peran generasi muda berwirausaha di era kini bisa jadi akan menjadi mobilitas vertikal mereka di masa nanti untuk menjadi ruling elit baru di negeri ini.

Kanal politik memang sempit, oleh sebab itu pemuda harus menemukan medan karya baru pascakampus sesuai kompetensi yang dimiliki. Dan akan semakin matang jika diawali kemandirian finansial sebelum terjun ke dunia politik nanti. Ini penting karena kemandirian akan memengaruhi mentalitas dan orientasi pengabdiannya di masa karyanya nanti agar tidak terjebak pada sisi pragmatis korupsi yang kini sudah membudaya.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman

Kamis, 10 November 2011

Hasil ‘Reshuffle’ Mengecewakan

Dimuat di Lampung Post, Kamis, 10 November 2011


Menjawab permintaan publik untuk menyusun kabinet ahli, hasil reshuffle kabinet ternyata tak membuat puas banyak pihak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkesan menerapkan politik akomodasi dan memasukkan kalangan profesional.
Keputusan politik SBY tak tegas, lantaran tersandera kontrak politik dengan mitra koalisinya. Memang benar, SBY memiliki modal politik suara rakyat 60% lebih dari penduduk Indonesia yang mendukung dirinya.

Namun, Presiden terpilih tetap membutuhkan dukungan politik di parlemen untuk melicinkan kebijakan pemerintahannya. Oleh sebab itu, berkoaliasi menjadi niscaya. Koalisi tanpa kontrak politik yang jelas inilah akhirnya mencuatkan politik saling sandera.

Malangnya karena adanya jabatan ganda, seperti menjadi menteri sekaligus pimpinan partai politik. Ihwal ini membuat loyalitas ganda. Para menteri menjadi tak setia kepada Presiden, tetapi orientasi terpecah ketika juga harus menghidupi partainya dengan memanfaat posisi di kementeriannya.

Buktinya, berulang kali SBY mengeluh mengenai menteri yang tak patuh pada instruksinya. Padahal, seharusnya ketika kader partai politik menjadi menteri, sebaiknya dia melepaskan amanah di parpolnya dan mewakafkan diri sepenuhnya untuk kemajuan bangsa dan negara. Inilah problem internal pemerintahan yang sesungguhnya. Sehingga, ketika pengumuman perombakan kabinet, sebagian khalayak merasa kecewa karena ada menteri yang berkinerja lumayan bagus diganti orang yang tidak mempunyai latar belakang relevan sesuai pos kementeriannya.

Hal ini sangat kontradiktif, seperti Jero Wacik (kader Demokrat) yang tak berpengalaman mengurus bidang energi diposisikan sebagai menteri ESDM terbaru. Ada dugaan kementerian yang terkenal "basah" ini dijadikan partai penguasa lahan garapan proyek-proyek besar di dalamnya untuk supporting financial party.

Sementara, dosen Universitas Cenderawasih, Balthasar Kambuaya yang seorang ekonom, malah diminta menjadi menteri Lingkungan Hidup. Terkesan SBY hanya mengakomodasi representasi geografis, setelah Freddy Numberi dipindah agar tak menimbulkan gejolak sosial mengingat Papua merupakan salah satu daerah pemantik konflik.

Lebih heran lagi, Fadel Muhammad yang mendapat rapor bagus ketika menjadi gubernur Gorontalo dan tak termasuk kementerian yang nilainya jeblok versi UKP4 malah diganti pengurus Golkar lainnya Sharif Cicip Sutarjo.

Ada kemungkinan Fadel adalah tumbal konflik internal partai beringin agar kelak popularitasnya tak naik dan menyaingi ketua umum dalam konvensi internal capres Golkar 2014. Maklum, terkenang sejarah di parpol pengusung Orba ini seorang ketua umum pernah dikalahkan Wiranto dalam konvensi internal capres 2004 kala itu. Hal inilah yang agaknya diantisipasi Aburizal Bakrie agar tak terulang.

Perombakan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar ke Amir Syamsudin pun sarat tendensi. Bisa jadi rezim pemerintah ingin mengamankan kasus Century, mengingat bukti terbaru yang ditemukan BPK harus ditindaklanjuti melalui koordinasi KPK dan Kemenkumham. Yang lebih mengecewakan sosok Muhaimin Iskandar dan Andi Mallarangeng yang terseret kasus korupsi masih saja aman. Hal ini sangat bertolak belakang dengan keinginan publik agar mereka mundur.

Kendati demikian, pemilihan tokoh profesional ke kabinet pun ada yang tepat seperti Dahlan Iskan di pos menteri BUMN atau Gita Wiryawan sebagai menteri perdagangan. Isu reshuffle ini hanya akan dipandang sebagai adegan drama agar pemerintah terkesan mengurus rakyatnya.

Padahal, selama itu warga negara ditelantarkan lantaran selama dua pekan para menteri dilarang mengeluarkan kebijakan strategis karena menunggu momentum pergantian jabatan. Sementara bagi wong cilik, pergantian jajaran menteri tak ada pengaruhnya dan akan percuma jika tak memberikan dampak lebih positif ketimbang menteri sebelumnya.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman

Selasa, 08 November 2011

Apreasiasi untuk Kinerja Intelijen Perlu Kontrol

Dimuat di Suara Merdeka, Sabtu, 5 November 2011


Gencarnya pemberitaan media massa tentang terorisme akhir-akhir ini menyulut api diskusi di kalangan akar rumput. Objek kajian berkait dengan definisi maupun akar persoalan terorisme itu sendiri. Dalam buku ‘’Membentangkan Ketakutan, Jejak Berdarah Perang Global Melawan Terorisme’’ karya Shofwan Al Banna Choiruzzad dijelaskan, seruan melawan terorisme dimulai rezim George Bushjunior.

Menganalisis peristiwa bom di Gereja Bethel Injil Sepenuh, Keputon, Solo, Jawa Tengah, Ahad (25/9) lalu yang menewaskan 1 orang dan 27 orang lain terluka, terlihat target tidak jelas. Kekuatan bom pun rendah, sementara lokasi yang dipilih ialah tempat ibadah.

Irfan S. Awwas (Aktivis MMI) memberikan hipotesis tujuan yang hendak dicapai pelaku ialah untuk menyebarkan prasangka lintas agama maupun internal umat Islam. Rasa saling curiga inilah yang nantinya mengobrak-abrik kerukunan antarumat beragama dan berpotensi merusak sikap toleran antarkeyakinan yang menjadi kharakteristik di negeri ini.

Kedua, agaknya kasus bom di Surakarta dijadikan pemantik dan alasan beberapa pihak untukmendorong pengesahan RUU Intelijen yang diajukan ke DPR. Jika menjadi UU dengan tambahan kewenangan intelijen seperti penyadapan, pemeriksa aliran dana, dan penggalian informasi terhadap setiap orang yang terkait dengan terorisme dan kegiatan lain yang mengancam ketahanan nasional (pasal 31 UU Intelijen), dikhawatirkan sebagian kalangan, aparat dapat melakukan tindakan represif dan mengklaim sepihak untuk mencekal siapa saja.

Kendati penyadapan dilakukan kepada sasaran yang punya bukti permulaan (pasal 32) dan penggalian informasi tanpa penangkapan dan penahanan (pasal 34), namun trauma publik terhadap orde baru yang memakai pasal antisubversi untuk menghukum siapa saja yang menentang pemerintah, tak bisa dielakkan. Berpijak dari topik itu, menjadi satu keharusan bersama untuk mengontrol dan kritis terhadap kinerja intelijen agar tak semena-mena.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman

SPIY Dideklarasikan

Dimuat di Jagongan, Harian Jogja, 28 Oktober 2011


Esensi sumpah pemuda ialah persatuan lintas pemuda etnik demi terbangunnya negeri tercinta di tengah pusaran zaman. Seakan mendapat spirit solidaritas dan kesatuan, berbagai elemen pemuda Islam (KAMMI, HMI, PII, IMM, dan FSLDK) bersepakat mendirikan Sarekat Pemuda Islam Yogyakarta (SPIY) yang dideklarasikan hari ini, Rabu, 26 Oktober 2011 di PDM Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Agenda ini bersamaan dengan dihelatnya diskusi “Palestina Merdeka” bersama Mashudi Muqqarabin (Dosen UMY) dan dimoderatori Ahmad Rizky Mardlatillah Umar (KAMMI UGM).

Isu Palestina ini sebagai titik awal untuk mengkaji berjama’ah isu strategis keIslaman bersifat aktual dan problematik dengan SPIY sebagai ruang aktualisasinya. Adapun pola gerak lain untuk penyikapan persoalan Palestina yang kina mengajukan proposal kemerdekaan ke PBB ialah, SPIY akan melakukan aksi membentuk parlemen jalanan di Tugu Jogja, 27 Oktober 2011. Demonstrasi ini sebagai medium kampanye gagasan untuk mengkampanyekan ke khalayak ramai agar memberikan dukungan moral ke negeri para Nabi tersebut. Sekaligus mengabarkan bahwa kasus Israel versus Palestina tak semata persoalan agama tetapi juga krisis kemanusiaan yang menggejala.

Pengiriman surat dan hasil kajian tentang Palestina ke duta besar negara sahabat seperti Singapura dan Thailand yang hingga kini belum mengeluarkan keputusan atas status Palestina, juga akan dilakukan agar turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi tanpa penjajah. Indonesia mempunyai utang sejarah pada Palestina. Tempo dulu saat negeri ini deklarasi negara timur tengah yang mengakui eksistensi Indonesia selain Mesir ialah Palestina, melalui muftinya Adian Husaini yang kala itu berkunjung ke Indonesia. Kini sudah saatnya kita membalas jasa ini, dengan inisiatif gerakan pemuda agar tak berfikir layaknya katak dalam tempurung. Tetapi berskala global agar mampu merespon problematika kontemporer. Penggalangan dana dan mencerahkan publik melalui forum diskusi ialah langkah konkret yang dapat kami lakukan sesuai dengan wilayah dan perannya dalam level kehidupan. Salam pemuda, salam pembebasan.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman

Minggu, 30 Oktober 2011

PPTM Menyambut Idul Adha, Perlu Bantuan untuk Bakti Sosial

Dimuat di Republika, Rabu, 26 Oktober 2011


Bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha, Pondok Pesantren Takwinul Muballighin (PPTM) akan menyelenggarakan bakti sosial pada Jumat-Ahad, 4-6 November 2011, di dua tempat, yakni dusun Krembuyang, Desa Ketundan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan di shelter Gondang 2, Dukuh Ngepringan, Desa Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta.

Dusun Krembuyang, lokasi ini dipilih karena mayoritas dari 510 jiwa penduduknya adalah buruh tani sehingga tingkat kesejahteraan masih kurang. Selain itu, pemahaman keagamaan pun masih kurang sehingga membutuhkan bimbingan. Bahkan, setiap tahun, menurut penuturan warga, jarang sekali ada salah satu penduduk yang berkurban. Sedangkan, shelterGondang 2 merupakan tempat pengungsian di lereng gunung berapi yang kini menjadi hunian sementara karena rumah warga rusak diterjang erupsi Merapi.

Kepedulian dan keindahan rasa berbagi membuat PPTM hendak melakukan kontribusi sosial di sana dengan acara takbir keliling, pengajian akbar, bazar pakaian, penyembelihan hewan kurban, pemeriksaan kesehatan, festival anak saleh, dan training perawatan jenazah. Untuk memperlancar agenda tersebut, kami selaku panitia membuka ladang amal para pembaca untuk kami salurkan kepada warga di sana.

Konfirmasi pemberian bantuan dapat melalui Faisal 085747504225 dan Latif 087738586215. Atau dikirimkan ke Ponpes Takwinul Muballighin, Jalan Narodo, Gang Masjid Gandok, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Atas kontribusinya, kami ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsir.


Vivit Nur Arista Putra
Santri Ponpes Takwinul Muballighin

Mentradisikan Menulis

Dimuat di Lampung Post, Senin, 24 Oktober 2011


Tradisi plagiarisme sama dengan mencuri, yang mengakibatkan suatu bangsa malas berpikir, tidak menciptakan pembaruan, tidak menghargai orisinalitas, kreativitas, dan akhirnya melumpuhkan daya saing bangsa (Rhenald Khasali; 2010).

Pernyataan guru besar Manajemen UI tersebut adalah sindiran telak akan maraknya aksi penjiplakan karya dewasa ini. Malangnya duplikat karya itu dilakukan di lingkungan akademik oleh dosen dan mahasiswa yang seharusnya menghalau kebiasaan buruk ini.

Tercatat, tahun lalu seorang calon guru besar di Parahyangan Bandung dan dua dosen di kampus swasta Jogja tertangkap basah mengopi gugus gagasan skripsi mahasiswa S-1.

Akan tetapi, insiden di muka tidak dapat dijadikan premis argumen “matinya intelektualitas kampus?” Pasalnya, tradisi ilmiah seperti forum diskusi, seminar, maupun pengajaran masih sering kita jumpai. Persoalannya adalah ketidakmauan mengabadikan kesimpulan dan mengapungnya ide di ruang ilmu tersebut menjadi sebuah tulisan.

Tentu beragam sebab telah jamak diketahui, mulai dari majunya teknologi yang memudahkan budaya copy-paste, jarang membaca dan menelaah literatur, hingga ada yang menyatakan menulis adalah bakat khusus yang dimiliki seseorang. Sehingga ia urung untuk menulis.

Cara pandang demikian perlu diubah, karena menulis hanya membutuhkan kemauan dan kegigihan untuk terus mencoba. Bayangkan jika kita merekam apa yang disampaikan dalam ruang kuliah kemudian mendengarkan kembali dan menulis, bukankah sudah tiga kali belajar. Sebab, dengan menulis dapat mengetahui dan memahami apa-apa yang tidak didapat dari membaca dan mendengar. Bahkan, Bobby de Potter menjadikan menulis sebagai salah satu indikator keberhasilah hidup.

Menjadi pertanyaan bagaimana mentradisikan menulis. Pertanyaan ini akan susah dijawab jika anda tidak segera menulis. Budaya plagiat dapat dilawan dengan membangun kebiasaan menulis. Tentu kemampuan menulis ini harus sebanding dengan apresiasi yang diberikan pihak perguruan tinggi seperti memberikan beasiswa bagi mahasiswa dan dosen yang mengabadikan pikirannya dalam wujud tulisan dan karyanya dimuat di media massa. Kiat ini dapat memantik mahasiswa maupun dosen agar terus menulis.

Tidak selamanya seorang penulis dihargai dalam bentuk materi. Keinginan untuk menyebarkan pemikiran dan menciptakan perbaikan melalui tulisan patut ditanamkan. Sebab, menurut Ali Syari'ati, seorang intelektual ialah orang yang mampu mengejawantahkan pemikirannya secara lisan dan tulisan serta ikut terlibat dalam agenda perbaikan umat.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman

Jumat, 14 Oktober 2011

Berharap Reshuffle Tak Gertak Sambal

Dimuat di Suara Karya-Online, Kamis, 13 Oktober 2011


Isu reshuffle kini mencapai klimaksnya. Publik berharap, gonjang-ganjing perombakan kabinet tidak jauh panggang dari api. Terhitung sudah tujuh bulan, sejak 1 Maret 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjanji untuk mengevaluasi kinerja rekan koalisi. Pertengahan Maret, pidato paduka Presiden sedikit lunak dan memutuskan mempertahankan Partai Golkar dan PKS sebagai mitra koalisi. Kini, akumulasi penantian khalayak menemukan momentumnya sebelum 20 Oktober atau tepat 2 tahun umur KIB jilid dua.

Rakyat berharap komentar Presiden SBY yang akan mengganti beberapa menteri tak hanya untuk menaikkan tensi politik selama sepekan ini sehingga pemerintah tampak serius mengurusi rakyatnya. Bongkar pasang jajaran menteri harus sesuai rapor kinerja UKP4, apalagi ada masukan agar menteri berasal dari parpol dicopot saja karena memiliki loyalitas ganda dan menjadikan kementeriannya sapi perahan untuk menambah finansial partai.

Kendati ada atau tidaknya perombakan kabinet, masyarakat tak begitu terpengaruh. Masuk atau keluar parpol dari koalisi adalah urusan elite politik, yang tak berdampak bagi kehidupan wong cilik.

Tetapi, jika kepala negara incumbent tidak mengambil langkah-langkah untuk membuat rakyat lebih sejahtera, akan memberikan efek negatif bagi ketua dewan pembina partai penguasa ini. Pertama, stigma pemimpin yang tidak dapat merealisasikan janjinya akan semakin melekat pada sosok Presiden SBY. Kedua, tak jadinya reshuffle juga akan memberikan preseden buruk bagi rekan koalisi lainnya.

Yang diharapkan, perjalanan koalisi mengawal pemerintahan 3 tahun ke depan dapat efektif dan efisien. Sebab, inilah risiko politik transaksional.

Tapi, akar masalahnya, fondasi koalisi tidak dibangun dengan orientasi demi kesejahteraan rakyat, tetapi justru sebagai upaya 'bagi-bagi kekuasaan' untuk kenyamanan kekuasaan Presiden SBY semata. Maka, pemerintah dan partner koalisi akan saling sandera karena saling terjerat kepentingan.

Pernyataan Presiden tentang reshuffle tak ada urusannya dengan rakyat. Presiden SBY harus menjelaskan ke masyarakat apa tujuan reshuffle? Apakah merupakan agenda mendesak yang terkait dengan kemaslahatan pembangunan di daerah. Atau, sekadar menaikkan tensi politik agar terlihat serius mengurus umat. Terlepas dari isu pergantian jajaran menteri, tentu kita berharap agar para menteri tetap fokus bekerja demi kesejahteraan rakyat Indonesia.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman

Minggu, 09 Oktober 2011

Menanti Kepastian Reshuffle

Dimuat di Nguda Rasa Merapi, Jum'at 30 September 2011.


Tak terasa masa abdi Kabinet Indonesia Bersatu jilid II hampir dua tahun berlalu. Khalayak ramai yang dimotori mahasiswa siap menyambut momentum 20 Oktober 2011 dengan aksi di jalan untuk mengevaluasi kinerja rezim SBY-Boediono. Sebab, publiklah yang merasakan hasil kerja presiden dan jajaran menterinya. LSM, lembaga survei, dan media massa selaku pilar keempat demokrasi yang berperan mengawal jalannya pemerintahan berlomba memaparkan siapa saja para menteri yang mendapat rapor merah dan mengecewakan publik. Setahun memang waktu yang relatif pendek untuk menakar kontribusi para menteri. Tetapi paling tidak ada gebrakan kerja untuk membangun pondasi program kerja strategis empat tahun mendatang.

Burhanudin Muhtadi dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan sesuai rapor UKMP4, Freddy Numberi (Menteri Perhubungan), Darwin Saleh (Menteri ESDM), Tifatul Sembiring (Menkominfo), Patrialis Akbar (Menteri Hukum dan HAM), adalah pembantu presiden yang mendapat penilaian negatif. Belum lagi Muhaimin Iskandar yang terseret kasus korupsi di Kemenakertrans atau Musthofa Abu Bakar (Menteri BUMN) yang kini sakit-sakitan. Publik menagih janji presiden yang akan mengevaluasi setahun pemerintahannya. Hal ini tentu sangat mengecewakan, sebab kabinet ini sangat gemuk dibanding kabinet-kabinet sebelumnya. Gemuk karena diisi menteri representasi partai politik bukan kabinet ahli. Maka tak heran jika La Ode Ida menyatakan SBY harus mengganti menteri dari parpol yang memanfaatkan kementriannya sebagai sapi perahan partainya.

Kendati SBY berpesan agar para menteri fokus kerja menuntaskan agenda bangsa, tetapi jika melihat Kabinet Indonesia Bersatu jilid I (2004-2009) reshuffle tetaplah terjadi. Tercatat ada tiga pergantian menteri dan tiga menteri yang dirotasi. Seperti, Hatta Rajasa kala itu Menhub menjadi Menteri Sekretaris Negara menggantikan Yusril Izha Mahendra. Presiden SBY merupakan tipikal pemimpin yang memperhatikan opini publik yang dibangun media massa. Maka cepat atau lambat para pengamat politik memprediksikan pergantian menteri akan terjadi. Presiden harus cepat mengambil keputusan tentunya dengan pertimbangan yang matang dan rasional. Pernyataan untuk reshuffle ini penting dikeluarkan untuk meredam kegelisan para menteri dan publik yang menantikannya. Jika hendak perombakan kabinet segera lakukan, jika tidak menteri akan lebih tentram dan fokus dalam bekerja.

Di termin lain, memang ada prestasi tersendiri di pemerintahan kali ini, seperti Menteri Koordinator Perekonomian dengan capaian sektor ekonomi makro mengalami kenaikan dari 4,5 menjadi 5,5. Prediksi bank dunia pun tepat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen lebih di tahun ini. Tetapi, klaim kemajuan di muka seperti orde baru yang mengukur keberhasilan dari kenaikan nominal angka dan tidak berdampak pada pengembangan sektor riil. Padahal sektor domistiklah yang menyelamatkan Indonesia dari terjangan krisis ekonomi global 2009 silam. Pemerintah terlalu menggembar-gembor capaian ini dengan investor negeri sakura dalam Japan-Indonesia Economic Forum. Padahal Unit Kecil Mikro dan Menengah (UKMK) banting tulang mati-matian agar tetap eksis tanpa perhatian pemerintah. Artinya alokasi kredit usaha rakyat belumlah merata dirasakan pengusaha kecil. Pengangguranpun belum dikatakan menurun drastis dari 32,5 juta menjadi 31 juta. Untuk menyerap lapangan kerja diperlukan pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen yang mungkin menjadi tantangan pemerintah ke depan.

Kedua, di aspek pemberantasan korupsi. Tidak ada dalam sejarah Indonesia surat kabar menampilkan berita korupsi setiap hari. Selain menunjukkan kebebasan pers, hal ini juga memaparkan berhasilnya pemberangusan koruptor melalui institusi negara produk reformasi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Tipikor, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), komisi informasi, hingga MK. Belum lagi partisipasi publik yang antusias dari ICW, Pusat kajian antikorupsi FH UGM, Masyarakat Transparansi Indonesia yang turut berjihad perangi korupsi.

Regulasia antikorupsi Indonesia pun terus membaik. Terakhir dilakukan harmonisasi dengan konvensi antikorupsi PBB yang diratifikasi. UU antikorupsi Indonesia juga dilengkapi UU KPK, UU antipencucian uang, UU keterbukaan informasi publik yang membantu membongkar kasus korupsi atau mafia anggaran (hal 148). Laporan kinerja KPK rentang waktu 2004-2010 terus menunjukkan peningkatan dari segi penanganan kasus untuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Alhasil data keuangan negara yang berhasil dikembalikan (asset recovery) dari korupsi maupun gratifikasi mencapai ratusan juta hingga 1 Trilyun lebih. Berpijak dari progress di muka yang perlu dilakukan bersama ialah memperkuat institusi pemberantasan korupsi sembari berantas mafia anggaran yang ada di parlemen, partai politik, dan peradilan yang merupakan institusi terkorup.

Maka untuk mewujudkan agenda mendesak bangsa dibutuhkan kepemimpinan kuat (strong leadership) untuk mengarahkan jajarannya agar bekerja sesuai treknya. Pergantian kabinet memang hak prerogatif presiden, khalayak berharap pertimbangan reshuffle haruslah rasional dan menjauh dari aspek politis demi terlaksananya agenda bangsa dan negara yang berorientasi kesejahteraan rakyat. Keputusan ini menjadi pertaruhan SBY di 2014 nanti. Baik buruknya kinerja pemerintahan akan berdampak pada tingkat akseptabilitas dan elektabilitas suara partai Demokrat di masa transisi nanti.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman

Perbesar Modal Pembangunan

Dimuat di Lampung Post, Kamis, 29 September 2011


SEBANYAK 124 daerah di Indonesia mengalokasikan belanja pegawainya di atas 70% dan berbanding negatif dengan belanja modalnya yang hanya 1%-15%.

Demikian laporan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Tak tanggung-tanggung, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati pernah menyampaikan dana dari APBN yang dikirim ke daerah berjumlah 393 triliun.

Jika demikian, amat sia-sialah pajak yang diambil dari masyarakat. Sebab, uang negara tidak bermuara pada pembangunan dan kesejahteraan warganya. Ini juga menjadi cerminan pemerintah tidak memiliki skala prioritas dalam menentukan politik anggaran.

Lebih miris lagi pemerintah merencanakan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) 10 pada RAPBN 2012 (Republika, 6-7-2011). Para penyelenggara negara mengelak hal itu tak jadi soal karena APBN pun setiap tahun naik 10%.

Benarkah demikian? Harusnya para pejabat berpikir. Bukankah APBN kita terserap 35% setiap tahunnya untuk melunasi utang Indonesia yang hingga April 2011 tertera lebih dari 1.600 triliun? Dan bukankah kebijakan ini kontradiktif dengan keluhan Menteri Keuangan bahwa maraknya gaji PNS membebani APBN dan APBD. Gagasan moratorium PNS dan pensiun dini pun akan terasa percuma toh gaji tetap naik juga tanpa dibarenagi baiknya kinerja.

Perkara ini mencuatkan kesan publik bahwa reformasi birokrasi yang diamanatkan reformasi sejak 1998 hingga kini hanya sebatas remunerasi dan tanpa optimalisasi fungsi. Saya mendukung pemberhentian rekrutmen PNS dan pensiun dini serta kenaikkan gaji bersyarat, artinya dapat dilakukan jika PNS bersangkuntan berprestasi.

Open recruitmen PNS dapat memperhatikan faktor demografi atau berapa banyaknya masyarakat yang dilayani dan seberapa kuat kemampuan fiskal daerah untuk menggaji. Penambahan PNS tak boleh sembarangan, jika terjadi obesitas pegawai malah memungkinkan overlaping atau tumpang tindih tugas sehingga memperkeruh suasana kerja.
Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri juga dituntut intervensi untuk merevisi UU No. 32/ 2004 tentang pemerintah daerah untuk mengatur batasan anggaran gaji.

Sisi positif disetopnya rekrutmen aparatur negera dan pensiun lebih awal tentu akan mengurasi beban tanggungan APBN sehingga dapat dialokasikan untuk modal pelayanan khalayak, seperti penambahan kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Harapannya dapat memutar roda ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja agar pengangguran yang kini mencapai 8,32 juta dapat sedikit berkurang.

Konsepsi desentralisasi dan otonomi daerah ialah untuk melayani masyarakat lebih dekat. Jika demikian pemerintah seyogianya lebih memperbesar modal pembangunan ketimbang modal belanja pegawai yang malah menjadi beban.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman

Meluruskan Makna Jihad

Dimuat di Jagongan Harian Jogja, 28 September 2011


Peristiwa bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh, Keputon, Solo, Jawa Tengah, Ahad (25/9) sekitar jam 10.53 dengan memakan 1 tewas dan 27 korban mengundang keprihatinan masyarakat. Melihat objek sasaran adalah tempat ibadah, dapat diduga tujuan pelaku ialah ingin memunculkan sikap saling curiga agar kerukunan antar umat beragama yang kini nyaman terjalin pecah. Hipotesa polisi mengatakan, pelaku ada keterkaitan kasus Cirebon karena lokasi pilahan bomber memiliki kesamaan. Hanya saja siapa tokoh yang dijadikan target di Solo tidak spesifik.

Penulis berargumen motif pelaku ada kemungkinan salah menafsirkan makna jihad dalam aksinya. Jihad berasal dari kata jahada yang berarti bersunggung-sungguh. Sikap kesungguhan tentu disesuaikan dengan kontekstualisasinya dan tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar, yaitu bunuh diri. Ihwal ini dicontohkan oleh baginda Nabi. Ketika selesai perang Badar Rasulullah bertutur setelah ini kamu akan menghadapi jihad yang lebih besar, yakni melawan hawa nafsu. Atau di sisi lain Muhammad pernah menyamakan keseriusan orang menuntut ilmu dengan jihad fii sabilillah. Sedangkan jihad qital (perang) dilakukan ketika sudah ada perjanjian dengan musuh untuk mengadakan peperangan. Dan dalam sejarah Islam, Nabi melarang kaum muslimin untuk membunuh wanita, anak-anak, pendeta, dan merusak rumah ibadah agama lain.

Mengaca teladan terbaik umat ini, apa yang dilakukan Bayat di Solo bukanlah merupakan perjuangan jihad. Karena melanggar apa yang diajarkan Rasulullah yakni membuat keonaran di suatu tempat yang tidak selayaknya di kotori. Penulis juga menyesalkan sikap antisipatif dari kepolisian meskipun sudah mendapatkan informasi dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Penulis menghimbau agar umat tidak tersulut kobaran api provokasi yang sengaja dibuat untuk menguji kesabaran kita dalam menjalin kehidupan lintas agama. Sembari bersikap edukatif dengan memberikan pencerahan kepada generasi muda khususnya yang wawasan agamanya minim, agar tidak mudah terpengaruh doktrin parsial yang mengajak kepada kemulian berbingkai penyesatan dengan legitimasi agama.

Terorisme tidak bisa dikaitkan dengan agama, karena yang bermasalah bukan agama. Tetapi umat yang kurang tepat memahami doktrin agama, tidak kontekstual, dan bernuansa kekerasan. Sebab itu, yang perlu mendapat perhatian seksama adalah kualitas pemahaman umat terhadap agama.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman

Tafsir Ulang Makna Idulfitri

Dimuat di Lampung Post, 21 September 2011


Idulfitri telah kita lalui, tapi ada beberapa hal yang perlu dikoreksi mengenai makna Idulfitri. Kebanyakan orang menafsirkan kata ied: kembali dan fitri: fitrah/ suci. Sehingga Idulfitri disimpulkan kembali suci dengan jalan bermaafan.

Selintas tidak ada yang salah. Padahal, interpretasinya tidak demikian. Ied memang berarti kembali, sedangkan fitri berasal dari kata afthara, yafthiru bermakna makan. Jadi, Idulfitri lebih tepatnya bermaksud kembali makan. Karena makan ialah pertanda puasa Ramadan telah usai dan merupakan wujud rasa syukur karena manusia telah melaksanakan kewajiban puasa selama sebulan penuh.

Ihwal ini sesuai sabda Nabi yang diiriwayatkan Abu Ubaid, "Hari Raya Fitri adalah hari berbuka puasa kalian dan Hari Raya Adha kalian makan daging yang kalian sembelih di hari itu." (H.R. Ibnu Majah).

Inilah mengapa disunahkan makan sebelum berangkat salat Idulfitri. Adapun Iduladha makannya setelah salat. Mengenai sebab musabab dianjurkannya perayaan dua hari raya di muka, karena kala itu di Madinah masih merayakan hari naylus (kelahiran kembali tuhan terang) dan mukhrojan, warisan tradisi Persia.

Maka Nabi berpesan, sebagaimana diabadikan Imam Ahmad, Allah telah mengganti hari yang lebih baik untuk kalian, yakni Idulfitri dan Iduladha.

Mengenai bermaafan, sebenarnya dalam Alquran, Allah tidak menyuruh meminta maaf tetapi memaafkan. Menurut ulama hal ini lebih indah dan bijaksana.Tetapi jika kita bermaafan juga tidak mengapa karena aktivitas itu bukan merupakan tindakan tercela. Sunah Rasulnya, kita diminta melantunkan taqaballahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum (semoga Allah memberkahi kami dan kalian serta puasa kami dan kalian). Jawabannya ialah minna wa minkum taqabal yaa karim dari kami dan kalian terimalah amalan wahai zat yang Mahamulia). Sebenarnya ucapan di muka adalah isi khutbah Nabi Muhammad SAW. Namun setelah usai sholat, sahabar menirunya. Dan Rasulullah pun mentaqrir atau mensetujuinya dan menjadi sunah hasanah hingga kini.

Sedangkan mudik (pulang kampung) atau belanja baju baru bukanlah amalan yang direkomendasikan. Justru di sepuluh hari terakhir, baginda Nabi meminta kita untuk beriktikaf di masjid. Hari-hari terakhir Ramadan justru merupakan ujian konsistensi puasa kita. Apakah kita bisa istikamah atau takluk di tengah jalan. Bukan dihiasi budaya hedonis ber-shopping ria atau mudik yang berpotensi membatalkan puasa karena jauhnya perjalanan.

Terakhir yang sering menjadi polemik ialah penentuan hilal atau munculnya bulan karena berbeda metode rukyat (melihat) dan hisab (menghitung ala astronomi). Perbedaan ini adalah rahmat dan jangan disikapi berlebihan. Meskipun demikian, kita berharap ke depan umat Islam Indonesia dapat tetap kompak, termasuk dalam penentuan 1 Syawal. Amin.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman

Selasa, 06 September 2011

Usut Tuntas ‘Nazaruddin Gate’

Dimuat di Lampung Post, Sabtu, 03 September 2011


”KICAUAN” Nazaruddin agaknya berbuntut efek domino, tak hanya di tubuh partai penguasa, tetapi juga menjalar ke lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini menyusul tudingan Nazaruddin bahwa dua pimpinan KPK dituding pernah bertemu dengan salah satu pimpinan partai penguasa diduga untuk barter atau melakukan deal perkara yang ditangani KPK.

Nazar pun sempat mengaku menjadi tumbal atas dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet di Palembang dan pembangunan Stadion Hambalang di Jawa Barat yang menyeret nama pimpinan partai penguasa tersebut. Pengungkapan kasus hanya berhenti pada salah satu tokoh, tanpa menjerat aktor intelektual. Sebagai imbalnya, pimpinan KPK tersebut akan didorong untuk dipertahankan.

Integritas KPK menjadi taruhan jika tak bertindak tegas mengusut dugaan keterlibatan suap pimpinan dan anggotanya. Pasalnya, meskipun lembaga penjerat koruptor ini bersifat ad hoc, memperoleh ekspektasi tinggi di tengah masyarakat untuk memberantas korupsi. Maka, akan menjadi ironi jika secara internal KPK terdeteksi korupsi dan tak ada terobosan hukum cepat untuk mengungkapnya.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan KPK untuk membersihkan problem internal dan menyiapkan transisi kepemimpinannya dengan baik. Pertama, segera bentuk tim independen (bukan tim internal) yang berisikan tokoh masyarakat dan bersama tokoh KPK lainnya untuk mengurai keterlibatan dugaan suap anggotanya.

Kedua, KPK harus secepatnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang-orang yang disebut Nazaruddin, yang menyeret tokoh partai penguasa. Sebab, menurut kaidah hukum, penyelidikan adalah mencari informasi benar tidaknya sebagaimana yang mengemuka selama ini.

Tetapi, kenapa ketika berhadapan dengan penguasa KPK tampak tumpul? Jangan sampai menimbulkan kesan khalayak diskriminasi hukum dengan bersikap keras/tajam ketika berhadapan dengan wong cilik dan takhluk ketika mengungkap perkara yang menyeret penguasa.

Ketiga, panitia seleksi pimpinan KPK perlu selektif dalam memilih calon-calon pimpinan KPK. Buang tokoh yang mempunyai rekam jejak hitam, apalagi dari pesanan peguasa. Rakyat tidak rela jika KPK menjadi antek penguasa. Untuk memperlancar proses penyelidikan agaknya pansel perlu mengeliminasi orang-orang yang disebut Nazar untuk menjalani proses hukum secara fokus.

KPK harus berani, transparan, dan akuntabel di tengah krisis kepercayaan publik kepada penegak hukum di negeri ini. Lawan korupsi, berantas sampai mati...


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman

Minggu, 14 Agustus 2011

Kepak Burung Nazar (udin)

Dimuat di Harian Suara Karya, Jumat, 12 Agustus 2011


Kasus Nazaruddin yang mendera internal Partai Demokrat merupakan yang terbesar dialami partai besar berkuasa dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Apalagi, setali tiga uang, kasus itu merembet begitu cepat ke lain perkara, seperti isu pecah kongsi elite partai, dan terseretnya nama-nama tokoh lain yang diduga terlibat kasus korupsi.

Mengritisi kasus tersebut, saya berpendapat bahwa elite politik Indonesia tidak memberikan keteladanan yang baik kepada rakyat. Kasus korupsi yang menimpa beberapa kader Demokrat sangat kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi yang dikumandangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga pembina partai berlambang bintang mercy itu.

Bagaimana publik dapat percaya terhadap janji partai pemerintah dalam memberangus praktik korupsi sebagai extra ordinary crime jika kader-kadernya diduga terlibat kasus merugikan uang negara? Ini tampaknya menjadi pertanda bahwa anomali kehidupan bangsa kian merata, setelah hukum tanpa nurani yang memenjarakan Prita dan rakyat yang semakin kisruh main hakim sendiri karena stres tak mampu memecahkan persoalan hidup.

Kepak burung Nazar (udin) yang membuat Presiden SBY 'turun gunung' menyelesaikan masalah internal partai adalah sinyal oligarki partai yang masih menggejala. Yakni, kewenangan partai yang hanya disetir beberapa orang saja. Layaknya di era Orde Baru manakala Golkar mengendalikan eksekutif dan legislatif melalui tangan Presiden Soeharto. Figuritas memang penting, tetapi tidak selamanya suatu partai terus menggantungkannya.

Dugaan saya, Demokrat akan terkena dampaknya di kontestasi pemilu 2014 kala SBY secara konstitusi tak diizinkan maju lagi. Imbasnya konvensi terbuka pun bakal digelar. Jika tak ada kader internal yang kuat, tidak menutup kemungkinan tokoh sipil lainnya siap tampil. Termasuk, adik Ibu Ani Yudhoyono, yaitu Pramono Edhi Baskoro yang baru saja dilantik menjadi KSAD yang konon digadang-gadang dipersiapkan menuju RI-1.

Digelarnya konferensi pers berisi pidato Presiden SBY, baru-baru ini untuk merespon huru-hara politik karena kasus Nazaruddin mencerminkan buruknya manajemen konflik partai. Sebagaimana diutarakan La Ode Ida (Ketua DPD), kesibukan SBY mengurus internal partai adalah konsekuensi logis yang harus ditanggung tokoh publik yang merangkap jabatan.

Dhus, sudah selayaknya waktu, pikiran, dan tenaga Presiden SBY tercurah semata untuk mengurus rakyat. Semoga ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua agar pandai mengatur skala prioritas publik dan privat. Wallahua'lam.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman

Sabtu, 30 Juli 2011

Mukernas KAMMI

Dimuat di Citizen Jurnalis Tribun Jogja, Jum'at, 29 Juli 2011


Menyongosong kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Muhammad Ilyas, Lc. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk menentukan arah gerak organisasi ke depan. Bertempat di Bandung, Jawa Barat, 18-22 Juli 2011. Arahan kerja KAMMI periode 2011-2013 dibagi menjadi tiga. Pertama, secara internal akan memperkuat leadership and organizational building. Meliputi meningkatkan kapasitas kader dalam pemahaman dan amal dalam menghadapi persoalan kebangsaan serta melaksanakan peran perbaikan terhadap negara. Rasa optimisme menyeruak lantaran KAMMI memiliki 50.000 lebih kader yang siap berkontribusi demi kemaslahatan Indonesia.

Kedua, secara eksternal yaitu membangun peran ke-Indonesiaan dengan mendorong penegakan supremasi hukum dengan upaya penyelesaian korupsi yang tanpa pandang bulu dan mendorong terciptanya kepemimpinan bangsa yang berintegritas, bersih, dan berdaulat. Sikap ini diambil karena dilatari masih menyusunya dan masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada bangsa asing. Ditambah maraknya kasus penilapan uang negara oleh elit negeri yang tidak memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Krisis keteladanan inilah berdampak rasa frustasi sosial yang menggejala bahkan membuncah dengan penuh harap agar pemimpin negeri ini segera turun tahta dan menyerahkan kepada ahlinya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berikrar dalam kampanyenya akan berapa di garda depan pemberantasan korupsi, justru kontradiktif di lapangan. Banyak kader partai penguasa yang terjerat kejahatan extra ordinary ini seperti Sarjan Taher, Agusrin Najmudin, Yusak Waluyo, Amrun Daulay hingga Nazaruddin bendahara mantan partai Demokrat yang kini menyeret nama Anas. Ibarat sapu lidi yang digunakan untuk membersihkan lingkungan tetapi ujung sapunya terkena tahi, apakah pekarangan menjadi bersih. Tidak justru tambah kotor. Begitulah perumpamaan pemerintahan SBY-Boediono saat ini. Bagaimana mungkin partai penguasa dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat jika partai berjargon katakan tidak pada korupsi ini malah mengajari korupsi. Inilah negeri penuh ironi.

Berpijak persoalan di muka, KAMMI selaku elemen pemuda Indonesia mencetusan kebijakan. (1) Mendorong pelaksanaan pemerintahan yang bersih, adil, dan mandiri. KAMMI akan terlibat aktif dalam mengawal terciptanya kepemimpinan nasional dan daerah yang progressif dan pro rakyat. (2) KAMMI akan terlibatnya dalam pembahasan APBN dan APBD. Dengan harapan adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan dan penyusunan APBN/APBD. Sebab, sesuai laporan Kemendagri banyak sekali pemerintah daerah yang mengalokasikan APBD 60 persen lebih untuk anggaran rutin atau gaji pegawai. Sehingga hal ini membutuhkan kesiapan dan kemampuan kader KAMMI dalam mengakses, membaca, dan mengritisi APBN dan APBD. Terlibat dalam program legislasi di tingkat nasional dan daerah. (3) Mengawal kasus Besar yang menjadi perhatian masyarakat, seperti BLBI, dan menolak lupa Century-Gate. 6,7 Trilyun uang negara yang dikuras dengan dalih menyelamatkan sebuah bank swasta agar tak berimbas sistemik hingga ini tak tahu menahu ujung. Maka KAMMI menuntut para penegak hukum maupun panitia khusus yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar segera mengusut biang keladinya.

Itu semuanya karena KAMMI bukan hanya lahir dari gerakan dakwah kampus tahun 80 an melalui momentum reformasi. Tetapi KAMMI juga merupakan mata rantai gerakan pemuda Islam, gerakan pemuda Indonesia yang memiliki kepedulian yang tinggi untuk memecahkan problem negeri. Terakhir KAMMI juga menaruh perhatian kepada persoalan internal KPK dan menuntut agar KPK membentuk tim independen (bukan tim internal) untuk mengusut tudingan Nazaruddin yang mengarah pada Chandra Hamzah dan Ade Raharja. Sikap ini perlu segera dilakukan untuk menjadi integritas KPK dan kepercayaan publik Indonesia.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman

Meretas Anggaran untuk Rakyat

Dimuat di Suara Karya, Senin, 25 Juli 2011


Laporan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tentang berlebihnya belanja pegawai pemerintah daerah (pemda) mengundang keprihatinan publik. Sebanyak 124 pemda, anggaran pegawainya di atas 60% dan belanja modalnya hanya 1-15%. Angka tertinggi dicapai Kabupaten Lumajang yang untuk mengupah para pegawai negeri sipil (PNS) harus mengeluarkan 83% dari APBD.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati pernah menyampaikan bahwa dana dari APBN yang dikirim ke daerah berjumlah Rp 393 triliun. Lebih lanjut LSM Fitra menyebutkan sejak 2007, jatah uang untuk gaji pegawai daerah mencapai 44% dari APBD dan tahun 2010 meningkat menjadi 55%. Sementara belanja modal turun drastis dari 24% di tahun 2007 menjadi 15% di tahun 2010. Ini artinya porsi dana untuk program pembangunan dan pelayanan masyarakat sangat minim.

Tak heran jika banyak daerah berada dalam kondisi stagnan dan tidak mengalami kemajuan signifikan, seperti Pati, Ponorogo, Pacitan, Gunung Kidul dan lain-lain. Imbasnya, lapangan kerja pun tidak tercipta dan masyarakat memutuskan mencari kerja di luar tempat lahirnya dengan menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) atau terlibat urbanisasi dengan menjadi buruh serabutan yang semakin menambah sesak kawasan Ibu kota.

Di termin lain, pemerintah merencanakan kenaikan gaji sebesar 10% bagi PNS, tahun depan. Rasionalisasi yang dipakai ialah untuk menyejahterakan kalangan aparatur negara. Benarkah demikian? Bukankah ini merupakan kebijakan yang kontradiktif dengan pernyataan Menteri Keuangan Agus Martodiharjo yang mengeluhkan membengkaknya beban gaji PNS yang harus ditanggung negara dan membebani APBN, sehingga mewacanakan moratorium PNS dan pensiun dini. Jika dasarnya APBN naik 10% setiap tahun maka tak menjadi soal dengan kenaikan gaji. Tetapi, bukankah APBN kita terserap 35% setiap tahunnya untuk melunasi utang Indonesia yang hingga April 2011 tercatat Rp 1.600 triliun lebih?

Alhasil, reformasi birokrasi yang menjadi amanat reformasi sejak 1998 hingga kini, mencuatkan kesan publik hanya sebatas remunerasi tanpa ada optimalisasi fungsi. Tak percuma jika penambahan gaji berkorelasi dengan semakin meningkatnya kontribusi, profesionalitas, dan pelayanan. Faktanya di lapangan, masyarakat ketika mengurus surat izin atau mengadukan suatu permasalahan, masih direspon dengan cara lama dan berbelit-belit. Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsepsi desentralisasi dan otonomi daerah yang orientasinya mendekatkan penyelenggara negara dengan masyarakat agar mudah dan cepat untuk mengurusnya.

Oleh sebab itu, penulis sepakat dengan upaya Menteri Dalam Negeri yang hendak menata ulang anggaran dalam UU No. 32/ 2004 tentang pemerintah daerah. Jika diratifikasi UU ini akan berimbas pada UU No. 33/ 2004 tentang perimbangan keuangan daerah. Dengan demikian akan tercipta pengaturan batasan belanja pegawai dan belanja modal, sehingga pemda tak dapat seenaknya menggaji pegawainya dan jatah dana untuk modal pembangunan dan kesejahteraan rakyat lebih besar.

Ke depan pemerintah harus memperbaiki pola rekrutmen PNS dengan mempertimbangkan dua aspek.

Pertama, mempertimbangkan faktor demografi atau jumlah penduduk yang dilayani. Sebab, penambahan pekerja pemerintahan tak bisa asal-asalan. Obesitas pegawai malah menimbulkan rendahnya kinerja lantaran terjadi overlaping (tumpang tindih) pengurus. Tahun ini saja Pemda Sleman, misalnya, menerima 1.250 CPNS. Rasional dan tidaklah khalayak dapat mengkritisi dengan mengkomparasikan berapa nominal masyarakat yang ada.

Kedua, memperhatian kemampuan fiskal daerah. Jangan sampai anggaran rutin pegawai lebih besar ketimbang anggaran pembangunan. Karena, pajak dari masyarakat yang digunakan untuk gaji mereka akan terasa percuma dan pembangunan daerah pun akan tertunda. Maka menggagas politik anggaran pro kemakmuran rakyat menjadi niscaya. Untuk menanggulanginya penulis sependapat dengan gagasan pemberhentian rekrutmen PNS dan merealisasikan pensiun dini. Sisi positifnya tentu akan mengurangi beban APBN dan APBD. Anggarannya dapat dialokasikan untuk pembangunan daerah atau memperbaiki pelayanan kesehatan serta meningkatkan operasional pendidikan. Sehingga, jenjang SD dan SMP dapat terbebas dari pungutan pembayaran sebagaimana konstitusi amanatkan. Kiat ini sangat mendukung wajib belajar 9 tahun yang di-gadang-gadang pemerintah dan menyongsong wajib belajar 12 tahun.

Di sisi lain, anggaran tersebut dapat digunakan pemeritah pusat untuk memperbesar anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa bunga bagi unit-unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, anggaran tersebut juga untuk memutar roda ekonomi masyarakat akar rumput sekaligus membuka peluang terserapnya tenaga kerja dan mengurangi pengangguran yang kini tercatat 8,39 juta.

Apalagi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga telah menghapus Pajak Penghasilan (PPh) selama 5-8 tahun ke depan, dengan kepemilikan aset 2,5 miliar dan total omzet 8 milyar. Kebijakan ini tentunya amat mendukung UMKM bergeliat dan siap bersaing tanpa beban pajak di samping. Para mahasiswa juga dapat memanfaatkan hal ini dengan membuka usaha agar orietasi kuliah tak sekadar mencari kerja tetapi juga dapat membuka lapangan kerja. Semoga kita semua dapat mewujudkannya. Amin. ***

Vivit Nur Arista Putra
Penulis adalah peneliti Transform Institute FIP UNY.

Pendidikan Berkarakter Profetik

Dimuat di Gagasan, Suara Merdeka, 18 Juli 2011


Dewasa ini ramai diperbincangkan penerapan pendidikan karakter di satuan pendidikan. Khalayak tentu menanti janji Menteri Pendidikan Nasional untuk mulai memberlakukan mata pelajaran pendidikan karakter dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi di tahun ajaran 2011 ini. Awal mula ide pendidikan karakter ini didasari kritik sosial atas proses pendidikan nasional yang lebih dominan mengasah ranah kognitif peserta didik, sedangkan sisi afektif dan psikomotorik tidak mendapatkan jatah seimbang.

Tak dapat dimungkiri sistem evaluasi Ujian Nasional (UN) memaksa anak untuk lebih banyak memberdayakan aspek nalar dalam proses belajarnya. Apalagi hanya tiga mata pelajaran inti yang berpengaruh kuat mengatrol nilai kelulusan membuat anak berfikir pragmatis.

Berorientasi hasil (pokoknya lulus) tanpa menghargai proses. Ihwal ini akan membuat materi pelajaran lain terabaikan, termasuk segi sikap dan nilai serta keterampilan. Kongkalikong dalam UN antarguru dan murid atau sesama pelajar pun jamak ditemui demi mewujudkan satu kata, lulus. Inilah salah satu akar penyebab terjadinya demoralisasi dalam dunia edukasi.

Di termin lain, Muhammad Nuh malah menyebut terjadi gap atau kesenjangan antara keilmuan yang dimiliki dengan sikap keseharian. Sebagai contoh, hakim yang seharusnya mengadili malah diadili, pendidik yang seharusnya mendidik malah dididik, pemimpin yang selayaknya melayani malah minta dilayani. Oleh sebab itu, penerapan pendidikan karakter amat mendesak untuk diberlakukan. Karakter yang dijadikan rujukan tentunya ialah karakter kenabian (prophet).

Pendidikan berkarakter profetik menjadikan kesadaran berke-Tuhan-an sebagai basis dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter siswa. Hal ini dilakukan karena seluruh kendali pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang dilakukan oleh sistem keyakinan (believe system). Selain itu, proses pendidikan juga berusaha untuk mengembangkan kesadaran akan adanya pengawasan-Nya dalam setiap ucapan dan perilaku. Inilah alasan pertama dari pilihan menjadikan nilai profetik sebagai arahan nilai dalam pendidikan profetik.

Tetapi bukankah pendidikan profetik lebih terfokus pada aspek kognitif juga? Ya jelas, karena memang akal merupakan anugerah terbaik sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk lain.

Hanya saja kultur lingkungan sekolah dan kampuslah yang nanti akan turut serta membantu keberhasilan proses pembentukan karakter. Sebab itu, partisipasi aktif seluruh insan pendidikan mulai kepala sekolah, pendidik, hingga karyawan untuk mewujudkannya, karena kesuksesan ini akan dipengaruhi faktor keteladanan orang-orang terdekat mitra didik.

Ada beberapa hal yang perlu dikembangkan pada proses internalisasi pendidikan karakter di kelas, yaitu memberikan metode belajar partisipasi aktif siswa untuk meningkatkan motivasi siswa, menciptakan iklim belajar kondusif agar siswa dapat belajar efektif dalam suasana yang memberikan rasa aman dan penghargaan. Metode pengajaran harus memperhatikan keunikan masing-masing siswa, guru harus mampu menjadi teladan (modelling) bagi praktik implementasi nilai-nilai profetik, membentuk kultur terbuka saling mengingatkan antara guru dan siswa dengan prinsip kesantunan (Hal 87).

Tentunya seting iklim dan tempat di sekolah juga harus dilakukan para orang tua di rumah. Kiatnya pihak sekolah dapat merangkul dan melibatkan wali murid untuk bekerja sama dalam proses pendidikan anak.

Komunikasi intens perlu dijalin, jangan hanya ketika pembagian rapor dan pelajar kena kasus, karena mau tidak mau lingkungan keluarga merupakan lingkaran elementer sekaligus parameter berhasil dan gagalnya pembentukan karakter.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Sleman
Universitas Negeri Yogyakarta

Sikap KAMMI atas Kunjungan SBY ke Yogya

Dimuat di Harian Jogja, Kamis, 14 Juli 2011


Rencananya presiden SBY pada Kamis, 14 Juli 2011 akan memberikan pembekalan capaja di Gedung Agung, Yogyakarta. Momentum kunjungan penguasa ialah saat tepat untuk mencipta ruang dialog jalanan antara rakyat dengan pemimpinnya. Adalah niscaya bagi gerakan mahasiswa untuk turut serta mengingatkan dan menyuarakan aspirasinya atas problematika yang melanda negeri ini. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) DIY sebagai salah satu elemen pemuda bertolak atas keprihatinan dan kegerahan permasalahan bangsa bermaksud mengumandangkan tuntutannya. Parlemen jalanan yang akan dihelat, murni merupakan pernyataan sikap tegas KAMMI atas kunjungan SBY ke Yogyakarta.

Pertama, hentikan parade-parade kontradiksi dan segera perbaiki. Bulan ini telah banyak khalayak ramai disuguhi pelbagai hal yang bertolak belakang. Mulai pidato pak Beye di konferensi Buruh ke 100 di Jenewa, Swiss yang menjanjikan mekanisme proteksi buruh migran. Faktanya beberapa hari kemudian, masyarakat luas dibuat kecewa dengan dipancungnya seorang TKI, Ruyati binti Satibi oleh algojo Arab Saudi tanpa sepengetahuan KBRI. Artinya pemerintah telah gagal melindungi warga negaranya dan tidak melakukan upaya diplomasi tingkat tinggi. KAMMI menuntut agar pemerintah membuka akses tenaga kerja domestik agar tak perlu mengekspor TKI ke luar negeri. Sebab, moratorium akan menjadi bumerang jika tak disertai mapannya kesempatan kerja bagi warga.

Kedua, KAMMI meminta agar elit negeri memberikan keteladanan dan mengemban amanah serius dalam mengurus umat serta tak disibukkan mengurus internal partai. Tuntutan ini didasari, karena melihat maraknya kader partai pemerintah yang terjerat korupsi. Janji pak Beye berapa di garda depan membertas korupsi hanya pepesan kosong karena tak bisa mengurus rumah tangga partainya sendiri. Bagaimana seorang pemimpin dapat membasmi perkara perampokan uang, jika elitenya tidak memberikan contoh terbaik menjalankannya. Sungguh negeri ini dipenuhi ironi dan anomali politik tingkat tinggi.

Ketiga, segera tetapkan status keistimewaan Yogyakarta sebagai provinsi penegak NKRI dan istiqomah dengan ijab qabul maklumat 5 September 1945. Kontradiksi juga mengemuka ketika pihak keraton menemukan rekaman SBY dalam pilpres 2009, berjanji mendukung RUUK Yogyakarta tetapi faktanya kini prosesnya tak kunjung usai. Perlu diketahui dalam traktat tersebut keraton tidak menyerahkan kekuasaannya, tetapi tetap independen berkuasa dalam format desentralisasi asimetris dan mempertanggungjawabkannya dihadapan presiden RI. Besarnya jasa Sri Sultan HB IX dalam mengasuh bayi NKRI, tak seyogyanya dibalas air tuba seperti ini. Maka KAMMI mengajak elemen gerakan lain turun ke jalan mengelorakan tuntutan ini. Salam perubahan...


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman

Selasa, 12 Juli 2011

Alokasikan APBD untuk Kesejahteraan

Dimuat di Suara Karya online, Senin, 11 Juli 2011


Sepekan terakhir moratorium dan pensiun dini bagi pegawai menjadi isu serius. Ini berkaitan dengan tidak idealnya porsi anggaran belanja pegawai yang harus ditanggung pemerintah pusat dan daerah. Anny Ratnawati (Wakil Menkeu) mengungkapkan, dana APBN yang dikirim ke daerah mencapai Rp 393 triliun. Sebagian besar dialokasikan untuk gaji pegawai.

Laporan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memaparkan, rata-rata total kenaikan belanja pegawai Rp 15 trilun lebih setiap tahun. Terhitung sejak 2005 yang hanya Rp 54,3 triliun menjadi Rp 112,8 triliun tahun 2008 dan melonjak menjadi Rp 180,8 triliun di tahun 2011. Atau, melompat rata-rata 44% dari APBD 2007 menjadi 55% pada 2010.

Jika lonjakan anggaran rutin ini terus terjadi selama 2-3 tahun ke depan, dikhawatirkan keuangan daerah akan bangkrut. Imbasnya, pembangunan dan dana operasional untuk program kesejahteraan masyarakat akan tersendat. Konsepsi desentralisasi agar pembentukan pemerintah daerah dapat mempermudah pelayanan masyarakat melalui segala kebijakan yang diambil. Secara teori, kebijakan berkorelasi positif dengan anggaran untuk melicinkan program. Jika anggaran mayoritas malah tersedot di anggaran rutin, ini menjadi masalah. Sebab, anggaran pemberdayaan kerakyatan menjadi buncit.

Laporan Fitra mengindikasikan APBD 2011 terdapat 124 daerah yang belanja pegawainya di atas 60% dan belanja modalnya (1-15%). Dari 124 daerah tersebut, bahkan memiliki belanja pegawai di atas 70%. Rekor tertinggi dicatat Kabupaten Lumajang yang mencapai 83% dana APBD untuk menggaji PNS.

Maka, untuk menyeimbangkan belanja pegawai dan modal untuk program. Gagasan pemberhentian rekrutmen PNS dan pensiun dini patut dikaji. Efek positifnya tentu dapat memangkas APBD anggaran rutin sehingga dapat dialokasikan ke program pemerintah lainnya. Seperti untuk memperbaiki fasilitas umum seperti rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya serta menambah pasokan dana untuk operasional pendidikan.

Kiat terakhir penting diupayakan, pendidikan adalah jaminan ketersediaan SDM yang mumpuni ke depan. Untuk mewujudkannya pendidikan gratis jenjang SD dan SMP sedikit demi sedikit perlu diikhtiarkan demi terjalankannya wajib belajar 9 tahun sebagaimana amanat konstitusi. Pemerintah Daerah Bekasi sudah merealisasikannya mulai tahun ini. Sehingga, di masa mendatang pemerintah dapat sekaligus menyiapkan wajib belajar 12 tahun sebagaimana digadang-gadang pemerintah dewasa ini.

Kedua, memberikan permodalan bagi unit UKMM sebagai roda ekonomi masyarakat hingga dapat berjalan dan membuka lapangan kerja massal. Produk kerajinan dan ketrampilan daerah dapat dijadikan daya jual untuk dipasarkan di lokal domestik dan mancanegera. Dampaknya bagi pemerintah daerah dapat menambah penghasilan melalui retribusi dan pajak penjualan. Semoga.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman

Jumat, 01 Juli 2011

Si Kaya Haram Beli BBM Subsidi

Termuat di Harian Jogja, Jum'at, 1 Juni 2011


Rendahnya produktivitas minyak dan tingginya permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM), membuat pemerintah berfikir radikal untuk menanggulanginya. Langkah pembatasan premium, penggunaan kartu untuk membelinya, hingga menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) menuai kontroversi. Pertemuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Saleh dengan MUI kemarin bertujuan agar para ulama turut menyosialisasikan BBM bersudsidi hanya diperuntukkan warga miskin dan haram jika orang kaya membelinya. Sebab, subsidi ini sudah menggunakan uang negara yang sangat besar hingga 95,9 Trilyun. Selain itu, jika tak mampu mensubsidi karena defisit anggaran, pemerintah akan untang ke luar negeri. Maka menjadi tidak adil jika kalangan berpunya turut menikmatinya.

Kendati belum menjadi fatwa, tetapi dalam konteks teologis. Pemerintah dalam hal ini kementrian ESDM sudah menjadi muftafti atau peminta fatwa. Tidak ada yang salah memang. Tetapi jika maksud pemerintah ingin menutupi kegagalan pengelolaan hulu migas dengan memanfaatkan stempel MUI, ihwal ini patut ditentang. Sebenarnya selain rapuhnya tata kelola hulu migas, pemerintah juga bingung untuk mengklasifikasikan mana kalangan the have (kaya) dan siapa masuk kategori the poor (miskin). Problem pemilahan ini saja masih diperdebatkan. Apalagi jika nanti dibuat peraturan hitam di atas putih, berpotensi terjadi kericuhan di masyarakat akar rumput.

Beberapa pengamat menyatakan, keinginan pemerintah menggandeng MUI untuk merencanakan fatwa haram bagi orang kaya beli BBM subsidi, merupakan strategi pemerintah untuk mengalihkan konsumen membeli Pertamax. Meskipun tidak mengalami kelangkaan tetapi Pertamax mengikuti harga pasaran dunia yang cenderung tak disukai.

Menurut Kurtubi (pakar perminyakan), salah satu solusi untuk menanggulangi perkara ini ialah agar pemerintah memenuhi target produksinya. Jika masih tak mampu, maka mau tak mau kenaikkan harga BBM dapat menjadi opsi. Tetapi agaknya langkah terakhir urung untuk dilakukan. Selain dapat membuat murka khalayak, polesan citra rezim bisa luntur dan menurunkan tingkat elektabilitas di pemilihan umum mendatang. Kedua, untuk menaikkan pendapatan negara ekspor gas ke Meksiko dan Jepang dapat digalakkan dengan catatan memperhatikan kebutuhan dalam negeri.

Rezim SBY-Boediono sedang diuji dengan sebuah keputusan sulit. Jika tidak masak-masak difikirkan dapat menjadi bumerang bagi pemerintahannya. Sebab, isu kenaikan harga BBM selalu menjadi isu sensitif karena berkorelasi dengan harga kebutuhan pokok masyarakat luas.


Vivit Nur Arista Putra
Peneliti Transform Institute FIP UNY

Memproteksi Buruh Migran

Dimuat di Nguda Rasa, Koran Merapi, Jum'at, 1 Juli 2011


Kasus pemancungan Ruyati binti Satubi tanpa sepengetahuan KBRI, menjadi tamparan keras pemeritah RI. Pertama, publik menyimpulkan pemerintah telah gagal melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Kedua, perkara ini sangat kontradiktif, karena eksekusi Ruyati terjadi selang beberapa hari ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato di konferensi Internasional Labour Organization (ILO) ke 100 di Jenewa, Swiss, yang menjanjikan mekanisme proteksi terhadap buruh migran. Pidato yang berjudul “Forging a New Global Employment Framework for Social Justice and Equality” dengan mengajak agar kehormatan para pekerja harus dipromosikan dan dilindungi, seakan menjadi pepesan kosong dengan hadirnya tragedi Ruyati.

Akar permasalahan berlarut-larutnya kasus kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di mancanegara dapat dipilah menjadi item. Pertama, faktor eksternal yaitu lobi dan diplomasi tingkat tinggi yang lemah. Padahal diplomasi merupakan wujud politik luar negeri suatu negara. Hal ini terlihat tak seriusnya pendampingan hukum terhadap Ruyati hingga KBRI mengaku tak tahu menahu prosesi pemenggalan kepala Ruyati. Seharusnya KBRI dapat memperjuangkan hak-hak hukum terdakwa yang mungkin dapat meringankan hukuman menjadi seumur hidup. Ruyati memang membunuh, tetapi harusnya kita bertanya kenapa dia membunuh? Apakah di Indonesia diajarkan membunuh. Tidak. Karena Ruyati hendak dibunuh dengan cara disiksa berulang-kali setiap hari. Alasan membela diri dalam kaidah hukum dapat meringankan tuntutan terdakwa yang selayaknya dapat diperjuangkan pemerintah.

Perjuangan ini dapat dilakukan dengan berdiplomasi antarpetinggi negeri seperti yang pernah dilakukan Gus Dur di tahun 1999 ketiga berhasil melobi Raja Fahd sehingga menunda hukum pancung Siti Zaenab, seorang TKI asal Madura. Sikap seperti inilah yang terlambat diupayakan SBY, sehingga lagi-lagi pidatonya berisi prihatin dan meratapi nasib.

Oleh sebab itu, pemerintah harus menggalakkan lobi dan diplomasi tingkat tinggi dengan memanfaatkan forum tertinggi kedua negara seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) di mana Indonesia dan Arab Saudi menjadi anggota. Sebab, salah satu produk dari OKI ialah pernah menghasilkan norma hak asasi manusia versi Islam yang seyogyanya dapat dijadikan landasan hukum bagi kemaslahatan kedua negara. Ihwal ini penting untuk disegerakan mengingat Arab Saudi termasuk negara yang rumit duduk semeja untuk membicarakan proteksi butum migran. Karena tradisi arab sebagian masih menganggap pembantu adalah seperuh budak yang dapat sewenang-wenang diperlakukan. Berpijak dari perkara inilah pemerintah RI dapat mengupayakan pembuatan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk sebagai dasar ikrar perlindungan para pekerja informal.

Kedua, akar problema di segi domestik yaitu maraknya perusahaan jasa penyalur TKI yang menggirimkan tenaga kerja tak sesuai prosedur. Pemalsuan data dan umur terjadi, penempatan kerja yang ngawur, dan tak terampilkan calon TKI dalam berbahasa di tempat kerja serta tak faham hukum setempat membuat mereka menjadi bulan-bulanan majikan Arab. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dikepalai Jumhur Hidayat harus mengevaluasi total perusahaan tersebut untuk meminimalisasi tindakan kriminal di tempat kerja. Jika perlu warga diizinkan berkerja di negeri orang tergolong usia produktif 25-40 tahun serta terampil berbahasa dan memiliki skill yang mumpuni.

Pascakasus Ruyati Presiden memang menginstruksikan untuk melakuan moratorium dan pemutusan berkala pengiriman TKI ke Arab Saudi yang berjumlah 250 ribu setiap tahunnya. Tetapi agar moratorium tidak menjadi bumerang, pemerintah perlu membuka lapangan kerja seluas-luasnya di wilayah domestik. Karena terjadinya pemberhentian pengiriman tenaga kerja artinya menghapus lapangan kerja di luar negeri. Bisa jadi pemerintah akan didemo oleh calon TKI di negeri sendiri jika gagal menyediakan lapangan kerja di rumah sendiri.

Maklum, lihat saja data terbaru hingga Februari 2011 total pengangguran di ibu pertiwi mencapai 8,32 juta. Jika ditambah TKI yang distop berkerja bisa melampaui 10 juta. Selain mencari investor, pemerintah dapat memberi modal kepada pengusaha UKMK untuk menjalankan roda usahanya dengan harap dapat menyerap lapangan kerja. Selanjutnya daerah-daerah lain yang menjadi basis calon TKI seperti di Probolinggo, Pacitan, Pati, Nusa Tenggara Timur dll dapat diupayakan gerakan transmigrasi ke daerah-daerah baru yang berpotensi menyerap tenaga kerja. Seperti Kalimantan dan Sumatra dengan usaha-usaha kelapa sawitnya. Langkah ini diikhtiarkan dapat mengurangi laju pengangguran yang bertumbuh pesat. Kiat Depdiknas berkerja sama dengan HIPMI pun patut diacungi jembol dengan memberikan modal kepada para sarjana, agar orientasi mereka ketika lulus tidak sekadar mencari kerja tetapi juga membuka lapangan kerja. Sementara keberadaan Satgas pengawas TKI menunjukkan lemahnya koordinasi antara Menakertrans, Kemenlu, dan BNP2TKI.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI dan Transform Institute FIP UNY

Lindungi TKI Secepatnya

Termuat di Harian Tribun Jogja, Jum'at, 1 Juli 2011


Manifestasi aksi KAMMI, tak lepas dari adanya kontradiksi. Ya, bertolak belakang. Sangat njomplang. Beberapa hari pascapidato Presiden SBY dalam konferensi Internasional Labour Organization (ILO) ke 100 di Jenewa, Swiss. Publik disuguhkan realitas kontras. Pidato yang berhasil memukau elite manca tentang enam program prioritas Indonesia dalam menangani permasalahan bagi buruh. Ternyata deretan kata di muka hanya di atas angin mendengar berita TKI, Ruyati binti Satubi, ditebas lehernya oleh algojo Arab Saudi.

Ini pertanda pemerintah telah gagal melindungi warga negara. Ini menunjukkan otoritas negeri ini telah lumpuh dan tak berdaya petingginya tanpa mampu membela terdakwa. Lobi dan diplomasi birokrasi mental. Di segi lain, terdata ada 216 TKI yang sedang antri dipancung mati jika pemerintah tak serius berbenah diri. Terdekat, adalah Darsem binti Dawud yang diberi tenggat waktu hingga 6 Juli untuk pembayaran diyat sebesar 4,7 Milyar. Jika tidak, tamatlah riwayatnya.

Ruyati dan Darsem memang membunuh, tetapi harusnya kita bertanya kenapa mereka tindakan kejam. Jawabannya karena mereka hendak dibunuh. Dalam kaidah hukum, setidaknya ini dapat meringankan hukuman bagi terdakwa.

Pidato bapak SBY hanyalah pepesan kosong. Dengan lips service yang tebal. Mengurai rasa keprihatinan ini, KAMMI DIY hadir membentuk parlemen jalanan dan menyerukan aspirasi ke pengambil kebijakan. Bertempat di DPRD DIY, Kamis, 24 April 2011. Seruan Aksi KAMMI. Pertama, “lakukan moratorium dan hentikan suplai TKI ke negeri dinasti Saud dan segera ratifikasi MoU proteksi buruh migrant oleh kedua negara” tegas Aza El Munadiyan dalam pembacaan penyataan sikapnya. Ihwal ini urgen, mengingat Saudi Arabia tergolong negera yang ribet duduk semeja. Sebab, mereka menganggap TKI adalah separuh budak yang dapat diperlakukan apa saja. Karena moratorium berpotensi pengangguran warga domestik membludak. Rezim SBY-Boediono dituntut untuk membuka akses lapangan kerja. Data hingga Februari 2011 tertera 8,32 juta pengangguran dan akan bertambah jika pasokan TKI ke Arab Saudi dengan total 250 ribu setiap tahunnya diputus.

Kedua, KAMMI menyuarakan agar pemerintah RI secara internal juga harus berbenah diri. Menakertrans melalui Cak Imin agar mengevaluasi perusahaan penyalur pahlawan devisa, lantaran banyak pemalsuan data, penempatan kerja ngawur dan prosedur tak dijalankan jujur. Begitupun dengan jajaran pengurus BNP2TKI, perlu dirombak total jika tak kerja lindungi TKI.

Ketiga, KAMMI menuntut agar Presiden SBY yang dirahmati Allah dan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa agar melakukan diplomasi dan lobi tingkat tinggi. Kiat ini pernah sukses di era Gus Dur ketika berhasil menunda eksekusi Siti Zaenab tahun 1999. Faktor bahasa agaknya turut memengaruhi diplomasi. Gus Dur moncer bahasa Arab sehingga komunikasi positif terjalin dengan Raja Fahd.

Derasnya seruan khalayak, membuat pemerintah merespon cepat dengan mengkreasi Satgas TKI terancam mati dan membentuk atase hukum dan HAM di KBRI. Jika ini juga gagal, RI hanya boros waktu dan menghambur rupiah untuk membuatnya. Moratorium untuk negara lain pun dipertimbangakan sesuai instruksi presiden. Kita simak, pantau, dan kawal kinerja pemerintah.

Aksi di muka juga dibarengi solidaritas rupiah untuk TKI. Camkan, jika masih terjadi pembunuhan TKI lagi di luar negari. Bukan tidak mungkin KAMMI kembali turun dengan maraknya massa... Tabik.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Sleman dan Transform Institute UNY