Jumat, 28 Januari 2011

Mentradisikan Menulis

Mari tradisikan menulis kawan...


Tradisi plagiarisme sama dengan mencuri, yang mengakibatkan suatu bangsa malas berfikir, tidak menciptakan pembaruan, tidak menghargai originalitas, kreativitas, dan akhirnya melumpuhkan daya saing bangsa (Rhenald Khasali; 2010). Pernyataan guru besar manajemen UI tersebut adalah sindiran telak akan maraknya aksi penjiplakan karya dewasa ini. Malangnya duplikat karya itu dilakukan di lingkungan akademik oleh dosen dan mahasiswa yang seharusnya menghalau kebiasaan buruk ini. Tercatat seorang calon guru besar di Parahyangan Bandung dan dua dosen di kampus swasta Jogja tertangkap basah mengkopi gugus gagasan skripsi mahasiswa S1.

Akan tetapi insiden di muka tidak dapat dijadikan premis argument, matinya intelektualitas kampus? Pasalnya, tradisi ilmiah seperti forum diskusi, seminar, maupun pengajaran masih sering kita jumpai. Persoalannya adalah ketidakmauan mengabadikan kesimpulan dan mengapungnya ide di ruang ilmu tersebut menjadi sebuah tulisan. Tentu beragam sebab telah jamak diketahui, mulai dari majunya teknologi yang memudahkan budaya copy-paste, jarang membaca dan menelaah literatur, hingga ada yang menyatakan menulis adalah bakat khusus yang dimiliki seseorang. Sehingga ia urung untuk menulis. Cara pandang demikian perlu dirubah. Karena menulis hanya membutuhkan kemauan dan kegigihan untuk terus mencoba. Bayangkan jika kita merekam apa yang disampaikan dalam ruang kuliah kemudian mendengarkan kembali dan menulis bukankah sudah tiga kali belajar. Sebab dengan menulis dapat mengetahui dan memahami apa-apa yang tidak didapat dari membaca dan mendengar. Bahkan Bobby de Potter menjadikan menulis sebagai salah satu indikator keberhasilah hidup.

Menjadi pertanyaan bagaimana mentradisikan menulis. Pertanyaan ini akan susah dijawab jika anda tidak segera menulis. Budaya plagiat dapat dilawan dengan membangun kebiasaan menulis. Tentu kemampuan menulis ini harus sebanding dengan apresiasi yang diberikan pihak perguruan tinggi seperti memberikan beasiswa bagi mahasiswa dan dosen yang mengabadikan fikirannya dalam wujud tulisan dan karyanya dimuat di media massa. Kiat ini dapat memantik mahasiswa maupun dosen agar terus menulis. Tentu tidak selamanya seorang penulis dihargai dalam bentuk materi. Keinginan untuk menyebarkan pemikiran dan menciptakan perbaikan melalui tulisan patut ditanamkan. Sebab menurut Ali Syari’ati seorang intelektual ialah orang yang mampu mengejawantahkan pemikirannya secara lisan dan tulisan serta ikut terlibat dalam agenda perbaikan umat.


Vivit Nur Arista Putra
Peneliti Transform Institute
Universitas Negeri Yogyakarta

Menanti Kepastian Reshuffle

Dimuat di Lampung Post, 31 Januari 2011

Memilih reshuffle atau penetapan??...


Tak terasa masa abdi Kabinet Indonesia Bersatu jilid II telah setahun berlalu. Tak heran jika khalayak menyambutnya dengan aksi di jalan untuk mengevaluasi kinerja rezim SBY-Boediono. Sebab, publiklah yang merasakan hasil kerja presiden dan jajaran menterinya. Maka LSM, lembaga survei, dan media massa selaku pilar keempat demokrasi yang berperan mengawal jalannya pemerintahan berlomba memaparkan siapa saja para menteri yang mendapat rapor merah dan mengecewakan publik. Setahun memang waktu yang relatif pendek untuk menakar kontribusi para menteri. Tetapi paling tidak ada gebrakan kerja untuk membangun pondasi program kerja strategis empat tahun mendatang.

Burhanudin Muhtadi dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan Freddy Numberi (Menteri Perhubungan), Darwin Saleh (Menteri ESDM), Tifatul Sembiring (Menkominfo), Patrialis Akbar (Menteri Hukum dan HAM), adalah pembantu presiden yang mendapat penilaian negatif. Kini publik menagih janji presiden yang akan mengevaluasi setahun pemerintahannya. Hal ini tentu sangat mengecewakan, sebab kabinet ini sangat gemuk dibanding kabinet-kabinet sebelumnya. Kendati SBY berpesan agar para menteri fokus kerja menuntaskan agenda bangsa, tetapi jika melihat Kabinet Indonesia Bersatu jilid I (2004-2009) reshuffle tetaplah terjadi. Tercatat ada tiga pergantian menteri dan tiga menteri yang dirotasi. Seperti, Hatta Rajasa kala itu Menhub menjadi Menteri Sekretaris Negara menggantikan Yusril Izha Mahendra.

Presiden SBY merupakan tipikal pemimpin yang memperhatikan opini publik yang dibangun media massa. Maka cepat atau lambat para pengamat politik memprediksikan pergantian menteri akan terjadi. Presiden harus cepat mengambil keputusan tentunya dengan pertimbangan yang matang dan rasional. Pernyataan untuk reshuffle ini penting dikeluarkan untuk meredam kegelisan para menteri dan publik yang menantikannya. Jika hendak perombakan kabinet segera lakukan, jika tidak menteri akan lebih tentram dan fokus dalam bekerja.

Di termin lain, memang ada prestasi tersendiri di pemerintahan kali ini, seperti Menteri Koordinator Perekonomian dengan capaian sektor ekonomi makro mengalami kenaikan dari 4,5 menjadi 5,5. Bahkan bank dunia memperkiraan ekonomi Indonesia akan tumbuh hingga 6 persen sampai akhir tahun. Tetapi, klaim kemajuan di muka seperti orde baru yang mengukur keberhasilan dari kenaikan nominal angka dan tidak berdampak pada pengembangan sektor riil. Padahal sektor domistiklah yang menyelamatkan Indonesia dari terjangan krisis ekonomi global 2009 silam. Pemerintah terlalu menggembar-gembor capaian ini dengan investor negeri sakura dalam Japan-Indonesia Economic Forum. Padahal Unit Kecil Mikro dan Menengah (UKMK) banting tulang mati-matian agar tetap eksis tanpa perhatian pemerintah. Artinya alokasi kredit usaha rakyat belumlah merata dirasakan pengusaha kecil. Pengangguranpun belum dikatakan menurun drastis dari 32,5 juta menjadi 31 juta. Untuk menyerap lapangan kerja diperlukan pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen yang mungkin menjadi tantangan pemerintah ke depan.

Untuk mewujudkan agenda mendesak bangsa dibutuhkan kepemimpinan kuat (strong leadership) untuk mengarahkan jajarannya agar bekerja sesuai tracknya. Pergantian kabinet memang hak prerogatif presiden, khalayak berharap pertimbangan reshuffle haruslah rasional dan menjauh dari aspek politis demi terlaksananya agenda bangsa dan negara yang berorientasi kesejahteraan rakyat. Keputusan ini menjadi pertaruhan SBY di 2014 nanti. Baik buruknya kinerja pemerintahan akan berdampak pada tingkat akseptabilitas dan elektabilitas suara partai Demokrat di masa transformasi.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI FIP
Universitas Negeri Yogyakarta

Rabu, 26 Januari 2011

Pesan Profetik Tokoh Agama

Dimuat di Republika, Rubrik fokus anda, 1 Febuari 2011

Ulama yang mana pewaris para Nabi?...


Gerakan moral tokoh lintas agama menuai perhatian publik setelah mereka menyampaikan 18 kebohongan rezim SBY-Boediono yang terdiri dari sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Malangnya pemerintah malah merespon pada persoalam diksi “bohong” bukan substansi yang disampaikan. Ihwan inilah yang membuat diskusi yang berlangsung 4,5 jam hingga pukul 12 malam tersebut tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Dukungan terhadap tokoh umat pun marak dari berbagai elemen termasuk petisi 28 yang memang lantang mengkritisi kabinet Indonesia bersatu jilid II ini.

Para pengamat poletik mengatakan pemerintah SBY saat ini sedang digoyang atas kinerja yang tak sesuai janji yang diucapkannya. Tak heran jika para politisi Demokrat meminta mitra koalisi menjadi beking dan menampik tuduhan bohong. Memang pemerintah baru saja menyampaikan berbagai keberhasilan ekonomi seperti turunnya jumlah kemiskinan, pendapatan perkapita naik menjadi 3000 juta US dolar, pertumbuhan ekonomi tumbuh hingga 6 persen. Tetapi publik melihat capaian ini hanyalah prestasi statistik belaka. Masih banyak warga miskin yang semakin melarat setiap harinya, pengangguran bertambah, dan banyak industri UKM yang gulung tikar karena tak punya modal dan kalah berkompetisi dengan produk China.

Belakangan, tuntutan dari tokoh agama dituduh sebagai gerakan politik berkedok tokoh agama seperti diungkapkan sekretaris kabinet Dipo Alam. Bahkan menyebut Din Syamsudin sebagai manusia politik karena memiliki latar karir pernah menjadi aktivis partai politik yang tidak lolos elektoral treshold dan mendeklarasikan diri menjadi capres tahun 2009. Kini spanduk anti Din Syamsudin pun terpajang di sudut-sudut ibu kota. Menjadi pertanyaan kenapa yang diserang hanya ketua Muhammadiyah ini. Seakan terjadi pengaburan isu dari seruan kolektivitas tokoh ke persoalan personal. Alasan yang menyebut gerakan moral tokoh lintas agama diarahkan sebagai gerakan politik pun tak berdasar. Pasalnya gabungan tokoh lintas agama ini sudah dikomandoi sejak zaman Gus dur oleh Buya Syafi’i Ma’arif. Bukan merupakan elemen yang mendadak mencuat mengkritik pemerintah dewasa ini.

Menurut penulis tokoh lintas agama dapat berperan sebagai entitas baru pengontrol dan pengawal pemerintah agar on the right track memutuskan kebijakannya. Hal ini urgen dilakukan di tengah public distrust atau krisis kepercayaan publik kepada parlemen. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi, dan pesan tokoh lintas agama -dalam diksi Islam- ialah membawa misi profetik untuk beramar ma’ruf nahi mungkar. Sebagaimana titah langit “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, mengajak pada yang ma’ruf (baik) dan mencegah pada yang mungkar, sebab mereka itulah orang yang beruntung” (Ali Imran: 104). Tafsir pertama dari Imam Ar Razi aktivitas dimuka untuk seluruh manusia (dasarnya Q.S. Ali Imran: 110). Adapun tafsir kedua, karena yang menyeru otomatis harus berilmu, maka para ulamalah yang memiliki berkewajiban melakukannya.

Pemerintah hendaknya jangan terlalu reaktif dan mempolitisir masukan dari tokoh lintas agama. Sebab hal ini demi kebaikan bangsa dan negara, dan jawablah kritik tersebut dengan kinerja. Khalayak menanti hasilnya, bukan pencintraan dan data statistik berderet angka semata.


Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI FIP
Universitas Negeri Yogyakarta

Sabtu, 15 Januari 2011

Menyoal Hak Menyatakan Pendapat

Dimuat di Lampung Post, 26 Januari 2011

Silahkan dikritisi...

Pascaamar keputusan Mahkamah Konstitusi yang menerima uji materi Pasal 184 ayat (4) UU 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang mengatur syarat kuorum hak menyatakan pendapat dari tiga per empat anggota DPR menjadi dua per tiga memunculkan beragam tanggapan. Kendati hal ini tidak selalu linear dengan pemakzulan presiden tetapi dapat merupakan merupakan pintu gerbang untuk menuju ke sana.

Pada dasarnya DPR selaku pengawas pemerintah memiliki tiga hak dalam mengontrol berjalannya eksekutif. Pertama, hak interpelasi atau hak bertanya kepada pemerintah. Ihwal ini dapat dilakukan anggota dewan secara personal. Kedua, hak angket secara sederhana yaitu hak bertanya tetapi sudah disertai prasangka kepada pemerintah atau lembaga lain. Semisal hak angket kasus Bank Century yang hingga kini masih alot penuntasannya. Ketiga, yakni hak tertinggi anggota parlemen yaitu hak menyatakan pendapat yang norma yuridisnya direvisi oleh MK kemarin. Kini DPR mulai menggunakan hak menyatakan pendapat ini untuk mengusut tuntas kasus dana talangan Century yang sudah mendapat restu tanda tangan sekitar 123 anggotanya. Tetapi banyak pengamat politik mengatakan hak ini hanya akan digunakan secara politis untuk menaikkan bargaining atau daya tawar partai koalisi kepada presiden agar tidak kena imbas reshuffle.

Sebenarnya ketiga hak dalam fungsi controling di muka merupakan produk hukum reformasi belajar dari kecelakaan sejarah ketiga Gus Dur diimpeachment atau diturunkan oleh MPR tahun 2001 silam. Para pakar tata negara menyimpulkan ada yang salah dengan struktur kenegaraan Indonesia yang notabene menganut sistem presidensial tetapi mudah sekali presiden untuk dimakzulkan. Jika demikian perkara ini layaknya negara penganut sistem parlementer di mana perdana menteri dapat diganti kapanpun oleh parlemen. Oleh sebab itu, dibuatlah instrumen UU yang rasional logis dan sistematis menganai pemakzulan presiden.

Keputusan menurunkan Gus dur kala itu adalah keputusan politis bukan hukum. Terlepas benar atau salah keterlibatannya dalam korupsi buloggate faktanya setelah lengser ing keprabon kyai NU ini tidak dijerat hukuman apa-apa. Mengamati perkembangan politik terbaru agaknya untuk menyeret ke ranah pemakzulan prosesnya sangat panjang kendati MK sudah memberikan kelonggaran kuorum. Sebab, kendati dua pertiga anggota dewan membawa suatu perkara ke MK, kemudian MK masih memutuskan kasus tersebut benar atau salah. Jika terbukti salah masih MK melimpahkan ke MPR. Pada titik inilah MPR dapat memakzulkan atau memberi maaf (pardon) kepada presiden. Peristiwa ini pernah terjadi ketika Bill Clinton yang terkena skandal di gedung putih dimaafkan oleh kongres dan DPR AS (House of Representatif) kala itu. Tentu publik menantikan hasil kerja pemerintah untuk mencari siapa dalang Centurygate ini.


Vivit Nur Arista Putra
Pengamat Politik Amatir
di Yogyakarta

Minggu, 09 Januari 2011

Meneladani Kemandirian Nabi

Jika anda mengaku umat Muhammad, Sejauh mana anda mengenalnya...



Setiap memeringati hari maulud nabi. Satu catatan refleksi, kadang kala kita hanya pandai mengagumi tanpa bisa meneladani. Muhammad Syafii Antonio dalam bukunya Muhammad The Leader dan The Manager mengatakan, satu fragmen kehidupan Nabi yang jarang sekali disorot orientalis dan dicontoh kaum muslimin pada umumnya ialah profesi Muhammad sebagai seorang entrepreneur (wirausaha).

Padahal jika dikalkulasikan Muhammad berwirausaha atau berdagang lebih lama waktunya ketimbang menjadi menjadi Nabi dan Rasul. Anak Abdullah tersebut berinisitif magang dagang (internship) diusia 12 tahun. Di umur 17 tahun Muhammad sudah dapat mandiri dengan berdagang hingga usia 37 tahun. Sedangkan Muhammad diangkat menjadi Rasul diusia 40 tahun dan mengakhiri hidup di usia 63 tahun. Ini artinya rentang waktu menjadi pedagang yaitu 25 tahun, atau selisih dua tahun lebih banyak ketimbang menjadi Rasul selama 23 tahun. Keputusan ini diambilnya karena tekanan kondisi psikologis dan sosial semenjak ditinggal ayahnya ketika berada dalam alam prenatal (kandungan), Muhammad hanya hidup bersama Ibunya selama 6 tahun. Selanjutnya diasuh Abdul Muthalib hingga usia 8 tahun. Setelah ditinggal pergi kakeknya, kemudian dibawa oleh Abu Thalib.

Jika pembaca membuka Sirah Nabawiyah, lanskap sosial paman Rasulullah ini tergolong sederhana dan apa adanya. Rangsangan kondisi lingkungan yang penuh keprihatinan inilah yang memaksa Muhammad memilih berdagang sebagai jalan hidup dan mencukupi kebutuhan sendiri di usia 12 tahun. Di usia muda ini Muhammad sudah melakukan traksaksi dagang ke Syam (Yaman). Peristiwa ini dapat dimaknai dengan ekspor impor barang. Kesemua ini terjadi bukan secara alamiah belaka. Tetapi ada intervensi atau campur tangan dari Allah untuk mensetting manusia paripurna ini dengan memupuk kemandirian sejak dini.

Sebab, jika orang memutuskan untuk mandiri mengambil tanggungjawab hidupnya dan berserah diri kepada Allah sembari berikhtiar mencapainya, maka ihwal ini otomatis akan menambah keberimanan seseorang serta berdampak pada keshalihan pribadi dan sosialnya. Itulah mengapa Ustad Hasan Al Banna menempatkan khadirul alal khasby (berkuasa atas keuangannya sendiri) pada fase keempat dalam muwashafat atau standar kompetensi yang harus dicapai seorang muslim. Setelah aqidahnya lurus, ibadahnya benar, dan akhlaknya baik.

Mandirinya seseorang akan meningkatkan kualitas hidup dan memengaruhi cara pandang orang lain terhadap diri kita. Kata orang Jawa, pribadi mandiri akan lebih (diwongke) dimanusiakan, dan dihargai. Bahkan Imam Ahmad mengatakan salah satu kriteria seorang mufti (pemberi fatwa) ialah mandiri. Penulis pun lebih dapat memahami kenapa perantau itu jauh lebih sukses daripada warga pribumi. Karena warga pendatang sudah berikrar untuk mandiri di tanah orang. Berlepas diri dari segala ketergantungan orang lain. Niat awal ini akan memaksa diri untuk berfikir, potensi apa yang dapat diberdayakan dan dikerjakan agar dapat menghasilkan uang. Kesemuanya tidak berangkat dari zona nyaman. Karena begitulah orang-orang besar dilahirkan. Tokoh besar yang lahir dari rahim sejarah pada umumnya berada dalam lingkungan tertekan dan jauh dari kenyamanan.

Muhammad terlibatnya urusan dagang sejak kecil. Maka tak heran jika banyak suara hadist shahih keluar dari beliau terkait aspek dagang. Sebab, sabda itu muncul dari orang yang faham realitas dagang secara teori dan praktik. Bahkan Nabi berpidato di Haji Wada’ untuk mengingatkan kepada umatnya agar berdagang secara fair atau jujur dan memberikan pesan moral agar umat Islam tidak merugi di akhirat nanti karena pola bisnis yang riba, haram, dan tidak bermoral.

Akhirnya firman Allah yang menegaskan “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah (Q.S. Al Ahzab: 21). Tidak hanya ditafsirkan meneladani dari sisi aqidah, ibadah, dan akhlak saja. Tetapi juga dari segi kemandirian dan setiap jejak aktivitas hidupnya tanpa mengurangi dan melebihkan baginda Nabi.


Vivit Nur Arista Putra
Analis Sejarah dan Dinamika Sosial
di Yogyakarta

Membaca Transisi Media Cetak ke Elektronik

Dimuat di Lampung Post, 27 Januari 2011

Akankah media cetak punah...


Perbincangan kapan media cetak berganti ke media elektronik sudak lama didengungkan. Semakin berkembangnya teknologi membuat banyak orang mengira tak lama lagi media cetak akan tenggelam. Kini banyak media cetak yang menawarkan diri dalam wujud media online agar dapat diakses oleh warga lintas pulau atau bahkan antarnegara. Kenyataannya media cetak masih bertahan hingga saat ini. Bahkan semakin variatif dan bertambah. Baik media komunitas seperti di lingkungan kampus, maupun media lokal yang menawarkan warta, isu, dan opini kedaerahan.

Menurut Muhammad Sulhan (pakar ilmu komunikasi UGM), transisi media cetak ke elektronik akan berdampak pada perubahan tren budaya literasi dan aspek sosial. Saat membaca media cetak masyarakat dapat membuka lembaran koran secara bergantian dari halaman satu ke halaman lain. Hal tersebut akan mengakomodasi rasa kebersamaan dalam komunitas sosial. Tetapi saat beralih ke media elektronik, anda akan menjadi individualis karena lebih nyaman sendiri dengan “nongkrong” di depan kotak jinjing laptop maupun personal computer (PC).

Nilai lebihnya ditinjau dari komunikator, media elektronik dapat menjangkau massa lebih luas. Ketersebarannya pun maksimal, cepat, dan efisien. Dari segi pengaruhpun media elektronik jauh lebih luas. Bahkan pada titik jauh pembaca menjadikan media online acuan hidup dengan kemudahan saat membutuhkan informasi, permirsa hanya perlu menekan kata kunci dan klik. Maka tampillah di muka. Begitupun adanya situs pencari seperti google, wikipedia, memang melenakan. Tetapi juga harus diakui takaran positifnya.

Di sesi lain, Supadiyanto (Kepala Sekretariat Pewarta Warga Indonesia (PPWI) menyorotinya siapa yang untung dan siapa yang buntung dari dampak transisi ini. Apakah keniscayaan ekspansi media online akan membumihanguskan media cetak? lantas apakah media cetak sudah tidak diperlukan lagi?. Itu pertanyaan telaknya. Adanya koran memang dapat menghidupi banyak kalangan. Mulai dari wartawan, pegawai percetakan, iklan, marketing, sampai loper koran sekalipun. Apa dampaknya jika peralihan media cetak ke elektronik terjadi. Pegawai media mungkin akan kena PHK karena tidak diperlukan lagi. Justru pembacalah yang diuntungkan karena dapat mengakses dengan simpel dan hemat.

Lalu kapan terjadinya? Sedari dulu pengamat media sudah meramalkannya. Tapi hipotesisnya tak kunjung tepat. Buktinya media cetak masih tetap eksis. Ambil contoh, data yang dilansir Internet World Stats (2008) Negara-negara yang penetrasi internetnya (media online) tinggi seperti Belanda 82,9 persen, Denmark 80,4 persen, Jepang 73,8 persen, Singapura 67,8 persen dan Jerman 67 persen. Kenyataannya media cetak di negara tersebut masih terjaga eksistensinya. Di Indonesia harian Kompas misalnya, bertiras 500.000 eksemplar atau lebih, sedangkan terbitan buku di negeri ini rata-rata 2.000-5.000 eksemplar. Hanya ada sejumlah kecil terbitan buku yang pernah dicetak 10.000-50.000 eksemplar dalam waktu satu tahun.

Transisi media cetak ke elektronik memang sulit diprediksi. Layaknya kematian yang tak dapat di tebak dan sulit dimengerti. Hemat penulis, kendati hegemoni media elektronik menjalar lebar, media cetak masih tetap dibutuhkan saat ini. Paling tidak media berkertas ini dapat digunakan untuk menyalurkan informasi kepada khalayak yang belum melek teknologi. Selain itu, “transaksi” antara komunikan dan komunikator dapat dikontrol langsung, jika terjadi penyaluran informasi yang bertentangan atau bahkan merusak norma sosial. Akan tetapi, yang terpenting dari muara perubahan ini ialah, janganlah mensirnakan budaya literasi. Membaca dan menulis adalah tradisi dan warisan ulama Islam yang patut dilestarikan sebagai tonggak terbangunnya peradaban. So, tunggu apalagi, perbanyaklah membaca dan menulislah mulai hari ini.



Vivit Nur Arista Putra
Peneliti Transform Institute
di Yogyakarta

Kamis, 06 Januari 2011

Mengurai Politik Dinasti di Era Demokrasi

Dimuat di Harian Jogja, 11 Januari 2011


Tahun 2010 menjadi masa penuh intrik elit politik di tengah pemerintahan yang hendak menapak tahun kedua. Agenda kebangsaan dan kerakyatan pun terhambat persoalan internal yang tak kunjung tamat, seperti tidak solidnya setgab (sekretariat gabungan), mengambangnya kasus Century, dan aksi mafia pajak, sangat menguras waktu dan energi pemerintah saat ini. Di lain tempat, pimpinan parpol (partai politik) ramai menggadang-gadang RI-1 kendati pemilihan presiden masih empat tahun lagi.

Suara lantang penuh pemafhuman berkumandang dari Taufik Kiemas. Pembesar PDI-P sekaligus ketua MPR ini menyatakan Megawati ada kemungkinan tak akan maju di pertarungan presiden 2014. Meskipun tingkat akseptabilitasnya bagus saat disurvai, faktor usia agaknya menjadi pertimbangan. Siasatnya, Puan Maharani selaku anak tunggalnya kini mulai diorbitkan ke publik sebagai investasi popularitas.

Partai penguasapun tak mau ketinggalan, cepat atau lambat partai Demokrat mulai memikirkan pengganti SBY yang tak bakal maju lagi di arena pilpres. Hipotesa penulis, calon internal Demokrat belum ada sosok yang mengemuka dan dianggap menjual ke khalayak. Anas dan Abas masih terlalu muda, tak heran jika anggota dewan pembina Ahmad Mubarak berkomentar partai nasionalis religius ini membuka calon eksternal untuk diusung menjadi capres. Opsi kedua ialah mendorong Ibu Ani Yudhoyono untuk dicalonkan. Meskipun Pak Beye berulang-kali tak akan mengajukannya, tetapi mencermati kondisi partainya krisis kader tentu hal ini akan difikir ulang.

Agaknya terlalu prematur memang berbicara calon presiden 2014. Jika dalihnya untuk menakar keberterimaan calon di tengah masyarakat, tetapi bukankah kinerja perorangan selama masa karya KIB jilid II atau tiga tahun ke depan dapat dijadikan pertimbangan mendasar untuk memunculkan tokoh.

Menyaksikan drama politik di muka, iklim demokrasi di negeri ini masih di tataran formalitas. Gejala politik donasi (money politic) dan politik dinasti (transisi kepemimpinan berdasarkan trah darah) kini mulai laku di pasaran. Agaknya akar feodalisme dan suksesi ala monarki mulai mendapat legitimasi partai politik. Jika diusut aktivitas ini sudah melestari sejak era Soekarno ke Megawati (kini ke Puan Maharani), Soeharto memberi ruang mbak Tutut dan Tommy untuk berpolitik, Gus dur mewariskan Yenny Wahid, dan kini menular SBY ke istrinya.

Tidak ada yang salah. Tidak selamanya prosesi ini menimbulkan kegagalan. Hanya saja menurut peneliti LIPI Syamsuddin Haris, yang dikritik adalah unsur nepotisme politik yang ada di dalamnya. Dampaknya partai politik sebagai wadah idealisme tidak melembaga sebagai organisasi modern dan demokratis. Nepotisme tak hanya menutup peluang para aktivis partai yang idealis berjuang meniti karier politik dari bawah tetapi juga perangkap berkembangbiaknya personalisasi kekuasaan dan kepemimpinan oligarkis partai yang berimplikasi memunculkan praktik korupsi. Faktanya rezim Soeharto dengan enaknya menguras harta rakyat dan malah dibagi rata untuk Tommy Soeharto dan anak cucunya. Di satu sisi hal ini merupakan efek samping terburuk dari politik dinasti.

Penulis menganalisis sebab musababnya pertama, buruknya regenerasi partai politik yang berakibat krisis figur pengganti. Kedua, alam demokrasi memungkinkan semua orang lintas profesi menggunakan hak politiknya untuk dipilih termasuk kerabat dekat petahana. Ketiga, politik pragmatis atau jangka pendek partai yang ingin melanjutkan kekuasaan pemerintahan tanpa mempertimbangkan kompetensi calon pengganti dan malah lebih mengutamakan calon terdekat incumbent yang popularitasnya tinggi. Konsekuensi logisnya, publik harus kritis terhadap budaya politik di muka dan tak terbawa arus wacana untuk menentukan sikap politiknya.


Vivit Nur Arista Putra
Pengamat Politik Amatir
Universitas Negeri Yogyakarta
CP: 085228302376

Rabu, 05 Januari 2011

Abdullah bin Uraiqith

Senarai Kilas Sejarah...


Ketika umat Islam mengurai prosesi hijrah Rasulullah saw. Kebanyakan khalayak menyebut Abu bakar, Ali, Aisyah, Amir bin Fuhairah, Asma dan Abdullah bin Abu bakar. Pembaca sirah tampaknya melupakan satu orang yang berjasa pada perjalanan spiritual yang menggoda marabahaya dan menentukkan tegaknya negara Islam itu. Uniknya lelaki ini musyrik. Jika diusut menurut penuturan Ibnu Ishaq sebagaimana diabadikan dalam sirah nabawiyah Ibnu Hisyam –dia berasal dari bani Ad-Dail bin Bakr dan ibunya dari bani Sahm bin Amr-. Sejarawan menyebutnya Abdullah bin Uraiqith. Tak ada riwayat yang lebih detail mengenai ciri fisik dan rekam jejak hidupnya.

Tiga hari sebelum hijrah ke Madinah, Abdullah bin Uraiqith diupah oleh Abu bakar untuk merawat dua ekor unta yang dipersiapkannya untuk hijrah bersama Muhammad. Setelah melewati malam Jum’at, Sabtu, dan Minggu di gua Tsur, keduanya mengontak Abdullah bin Uraiqith sebagai penunjuk jalan untuk memulai ekspedisi ke Yastrib. Mereka berempat melewati jalur yang jarang dirambah kaki manusia yakni mengarah ke Yaman, dari Makah ke arah selatan.

Dalam catatan perjalanan seorang Nabi, menurut Syaikh Shafiyyurahman Al Mubarakfury dikatakan, setiap orang yang berinteraksi dengan Nabi ketika bertolak ke Madinah seperti Suraqah bi Malik, Abu Buraidah dan tujuh puluh orang dari kaumnya yang memburu Muhammad, setelah berdiplomasi kemudian memutuskan memeluk Islam. Begitupun dengan Abu Ma’bad suami Ummu Ma’bad yang menyuguhkan kambing kurusnya yang diperas Muhammad menjadi bersusu. Dalam diskusi interaktif Muhammad dengan tokoh di muka, Abdullah bin Uraiqith menjadi audien bersama Amir bin Fuhairah dan Abu bakar. Tentu mereka merekam apa yang disabdakan Muhammad seputar keagungan keislaman yang membuat publik tertarik mengikuti ajaran Ilahi. Ibarat marketing menawarkan Islam pada investor agar menanamkan keyakinannya membeli rumah dunia dan surga bernama Islam. Tetapi tak ada catatan berikutnya yang menerangkan Abdullah bin Uraiqith berikrar pada Allah dan rasulnya. Jika demikian, dia tak termasuk kategori sahabat. Sebab, definisi sahabat ialah orang yang hidup di masa Nabi, bertemu dan berjuang dengan Nabi, serta berIslam hingga akhir hayatnya.

Seakan baginda Nabi memberi kaidah pada umatnya perihal kiat bermuamalah dengan kaum kafir. Usut punya usut, selidik punya selidik, ada tiga alasan kenapa seorang kafir Abdullah bin Uraiqith diajak menyertai laku hijrah. Pertama, dia adalah pemuda yang jujur. Terbukti Abu bakar menitipkan dua unta kepadanya selama tiga hari agar dipelihara untuk persiapan hijrah. Kedua, dia pria profesional dan pakar dalam merawat unta yang tetap sehat mengantar Nabi menuju Quba’. Unta Nabi inilah yang kemudian diberi nama Quswa dan berhenti di rumah Abu Ayyub sebagai tempat menginap. Ketiga, dia menguasai medan rute Makah-Madinah dan penunjuk jalan yang cermat.

Jujur, profesional, dan kepakaran (penunjuk jalan) menjadi pertimbangan menyertakan Abdullah bin Uraiqith dalam perjalanan melegenda itu sekaligus menjadi teladan dalam berhubungan bermasyarakat dengan orang kafir dengan syarat di atas. Tetapi untuk urusan transenden atau ibadah, kita dilarang untuk mencampuradukkan ajaran keduanya. Sebagaimana bunyi pesan langit “untukmu agamamu dan untukku agamaku” Q.S. Al Kafirun; 5.


Vivit Nur Arista Putra
Pemikir Keagamaan dan Kenegaraan

Sabtu, 01 Januari 2011

Sepak Bola dan Nasionalisme

Dimuat di Harian Jogja, 4 Januari 2010


Meratapi Kekalahan Timnas...


Satu dasawarsa terakhir semangat nasionalisme atau cinta tanah air mulai luntur dari pundak lintas generasi bangsa. Kita terlalu sering menggerutu, underestimate, dan menjelek-jelekkan tanah air sendiri. Menurut penulis, faktor penyebabnya ialah maraknya centang perenang problematika yang tak kunjung tuntas dipecahkan seperti korupsi, harga pangan mahal, penegakkan hukum tebang pilih membuat kita selaku generasi muda melampiaskannya kepada pemerintah dan ibu pertiwi. Kini ketika melihat perjuangan tim nasional Indonesia di piala AFF, ekspektasi publik dan media sangat tinggi untuk menyaksikan tim Garuda menjadi terbaik di belahan Asia Tenggara.

Luapan keinginan ini wajar, sebab timnas dianggap sebagai representasi Indonesia dalam bidang olah raga yang mampu mengharumkan nama bangsa di bumi ASEAN. Kendati hanya runner up, khalayak mengapresiasi semangat tempur Firman Utina dkk. Bentangan spanduk Indonesia tetap semangat, Indonesia tanah tumpah darahku, hingga Garuda di dadaku menjadi manifestasi ungkapan semangat kebangkitan kebangsaan secara simbolik dalam benak penonton di seantero nusantara. Tentu selaku warga negara yang memiliki keterkaitan emosional dan darah menyeruaknya semangat nasionalisme adalah lumrah. Dan spirit juang putra terbaik Indonesia dalam kancah sepak bola dijadikan momentumnya. Ya, sepak bola memang dapat menyatukan batas dan ragam agama, etnis, dan budaya. Perhelatan turnamen dua tahunan ini seakan hadir untuk memberikan hiburan bagi rakyat Indonesia di tengah lilitan ekonomi dan kesulitan hidup yang mendera.

Di era rezim Soeharto loyalitas pada Pancasila dan Indonesia memang terasa. Namun jika mencermati liku sejarah, perasaan itu timbul karena paksaan penguasa melalui kebijakan asas tunggal Pancasila bagi seluruh organisasi dan kebijakan P4 (penghayatan, penerapan, dan pengamalan Pancasila). Kini rasa cinta tanah air mendadak menyeruak dengan sendirinya dengan terlibat secara emosional melihat timnas bertanding. Pelajaran moralnya, jika semangat kebangkitan kebangsaan mengemuka dengan stimulus yang disuka (baca; sepak bola). Maka menjadi pekerjaan rumah bagi kita untuk mengalihkan rasa kesuka-cintaan kepada termin hidup lainnya. Agar kita merasa memiliki, bangga, dan membela sehingga taste nasionalism dapat berkibar tidak sekadar temporer, namun permanen dalam relung kalbu kita.


Vivit Nur Arista Putra
Nasionalis Tulen..
Pengamat Sepak Bola