Oleh: Vivit Nur Arista Putra
Kasus Nazaruddin yang mendera internal Partai Demokrat merupakan yang terbesar dialami partai besar berkuasa dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Apalagi, setali tiga uang, kasus itu merembet begitu cepat ke lain perkara, seperti isu pecah kongsi elite partai, dan terseretnya nama-nama tokoh lain yang diduga terlibat kasus korupsi.
Mengritisi kasus tersebut, saya berpendapat bahwa elite politik Indonesia tidak memberikan keteladanan yang baik kepada rakyat. Kasus korupsi yang menimpa beberapa kader Demokrat sangat kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi yang dikumandangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga pembina partai berlambang bintang mercy itu.
Bagaimana publik dapat percaya terhadap janji partai pemerintah dalam memberangus praktik korupsi sebagai extra ordinary crime jika kader-kadernya diduga terlibat kasus merugikan uang negara? Ini tampaknya menjadi pertanda bahwa anomali kehidupan bangsa kian merata, setelah hukum tanpa nurani yang memenjarakan Prita dan rakyat yang semakin kisruh main hakim sendiri karena stres tak mampu memecahkan persoalan hidup.
 |
| Rumah Pensil Publisher |
Kepak burung Nazar (udin) yang membuat Presiden SBY 'turun gunung' menyelesaikan masalah internal partai adalah sinyal oligarki partai yang masih menggejala. Yakni, kewenangan partai yang hanya disetir beberapa orang saja. Layaknya di era Orde Baru manakala Golkar mengendalikan eksekutif dan legislatif melalui tangan Presiden Soeharto. Figuritas memang penting, tetapi tidak selamanya suatu partai terus menggantungkannya.
Dugaan saya, Demokrat akan terkena dampaknya di kontestasi pemilu 2014 kala SBY secara konstitusi tak diizinkan maju lagi. Imbasnya konvensi terbuka pun bakal digelar.
Jika tak ada kader internal yang kuat, tidak menutup kemungkinan tokoh sipil lainnya siap tampil. Termasuk, adik Ibu Ani Yudhoyono, yaitu Pramono Edhi Baskoro yang baru saja dilantik menjadi KSAD yang konon digadang-gadang dipersiapkan menuju RI-1.
Digelarnya konferensi pers berisi pidato Presiden SBY, baru-baru ini untuk merespon huru-hara politik karena kasus Nazaruddin mencerminkan buruknya manajemen konflik partai. Sebagaimana diutarakan La Ode Ida (Ketua DPD), kesibukan SBY mengurus internal partai adalah konsekuensi logis yang harus ditanggung tokoh publik yang merangkap jabatan.
Dhus, sudah selayaknya waktu, pikiran, dan tenaga Presiden SBY tercurah semata untuk mengurus rakyat. Semoga ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua agar pandai mengatur skala prioritas publik dan privat. Wallahua'lam.
Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman
