Jumat, 14 Oktober 2011

Berharap Reshuffle Tak Gertak Sambal

Dimuat di Suara Karya-Online, Kamis, 13 Oktober 2011 

Isu reshuffle kini mencapai klimaksnya. Publik berharap, gonjang-ganjing perombakan kabinet tidak jauh panggang dari api. Terhitung sudah tujuh bulan, sejak 1 Maret 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjanji untuk mengevaluasi kinerja rekan koalisi. Pertengahan Maret, pidato paduka Presiden sedikit lunak dan memutuskan mempertahankan Partai Golkar dan PKS sebagai mitra koalisi. Kini, akumulasi penantian khalayak menemukan momentumnya sebelum 20 Oktober atau tepat 2 tahun umur KIB jilid dua. Rakyat berharap komentar Presiden SBY yang akan mengganti beberapa menteri tak hanya untuk menaikkan tensi politik selama sepekan ini sehingga pemerintah tampak serius mengurusi rakyatnya. 


Bongkar pasang jajaran menteri harus sesuai rapor kinerja UKP4, apalagi ada masukan agar menteri berasal dari parpol dicopot saja karena memiliki loyalitas ganda dan menjadikan kementeriannya sapi perahan untuk menambah finansial partai. Kendati ada atau tidaknya perombakan kabinet, masyarakat tak begitu terpengaruh. Masuk atau keluar parpol dari koalisi adalah urusan elite politik, yang tak berdampak bagi kehidupan wong cilik. Tetapi, jika kepala negara incumbent tidak mengambil langkah-langkah untuk membuat rakyat lebih sejahtera, akan memberikan efek negatif bagi ketua dewan pembina partai penguasa ini. 

Pertama, stigma pemimpin yang tidak dapat merealisasikan janjinya akan semakin melekat pada sosok Presiden SBY. Kedua, tak jadinya reshuffle juga akan memberikan preseden buruk bagi rekan koalisi lainnya. Yang diharapkan, perjalanan koalisi mengawal pemerintahan 3 tahun ke depan dapat efektif dan efisien. Sebab, inilah risiko politik transaksional. Tapi, akar masalahnya, fondasi koalisi tidak dibangun dengan orientasi demi kesejahteraan rakyat, tetapi justru sebagai upaya 'bagi-bagi kekuasaan' untuk kenyamanan kekuasaan Presiden SBY semata. Maka, pemerintah dan partner koalisi akan saling sandera karena saling terjerat kepentingan. Pernyataan Presiden tentang reshuffle tak ada urusannya dengan rakyat. Presiden SBY harus menjelaskan ke masyarakat apa tujuan reshuffle? Apakah merupakan agenda mendesak yang terkait dengan kemaslahatan pembangunan di daerah. Atau, sekadar menaikkan tensi politik agar terlihat serius mengurus umat. Terlepas dari isu pergantian jajaran menteri, tentu kita berharap agar para menteri tetap fokus bekerja demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Vivit Nur Arista Putra 
 Aktivis KAMMI Daerah Sleman

Tidak ada komentar: