Senin, 22 Oktober 2012

Evaluasi Pemberian Grasi

Dimuat di Republika Jogja, 23 Oktober 2012
Putusan peninjauan kembali MA dan pemberian grasi presiden terhadap terpidana mati kasus narkoba Hengky Kurniawan (HK) dan Deni Setia Maharwa (DSM) seakan antiklimaks dengan perjuangan melawan narkoba selama ini. MA mengubah hukuman HK menjadi 15 tahun penjara dan DSM mendapatkan ampunan menjadi kurungan badan seumur hidup. Beberapa silam, Presiden juga memutuskan grasi bagi Schapelle Corby (ratu mariyuana Australia). Jika dibaca latar kebijakannya, motif politik menjadi pendorongnya. Dampaknya beberapa tahanan warga negara Indonesia dibebaskan dari terali besi di negeri Kanguru.
Menurut istana ada seratus lebih permohonan grasi ke presiden, tapi mayoritas ditolak. Sementara untuk kasus DSM, kepala negara mempertimbangkan hak asasi manusia untuk hidup. Jika difikir matang, memberantas mafia narkoba dan jaringannya juga menjunjung generasi muda untuk hidup berkelanjutan. Pasalnya yang terkena sindrom narkoba dominan para remaja. Maka mengurangi hukuman terpidana narkoba yang terkait sindikat narkoba internasional, sangatlah menyakiti hati rakyat Indonesia yang berkomitmen menjauhkan anaknya dari barang haram tersebut.
Kendati secara konstitusi ada dalil hukumnya Pasal 14 ayat 1 UUD 1945 “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan mahkamah agung”. Tetapi presiden juga harus mengingat kesepakatan pemimpin ASEAN dalam 4 April 2012 yang tertuang dalam ASEAN Leaders Declaration on Drug Free ASEAN 2015
. Pada pertemuan itu, setiap negara di asia tenggara mengakui masalah narkoba tetap menjadi salah satu masalah keamanan utama. Karena imbasnya yang kuat merusak struktur sosial bangsa dan dapat berpengaruh pada tindakan kriminal yang mengancam stabilitas negara.
Oleh sebab itulah, disepakati roadmap kerja 2009-2015 ASEAN bebas narkoba. Koordinasi masif dan penegakan komprehensif untuk meminimalisir produksi dan peredaran obat terlarang. Tetapi itu semua dibutuhkan komitmen kuat dan tindakan tegas setiap kepala negara untuk memberantas mafia dan gembong narkoba, tak sekadar distributornya. Jika presiden SBY terus menerus obral grasi, tak hanya masyarakat sipil. Negara lain mungkin akan mempertanyakan keseriusan Indonesia membumihanguskan narkoba dan variannya.
Rapor buruk di ASEAN selama ini alur peredarannya memang berpangkal pada segitiga Laos, Thailand, dan Myanmar. Tetapi besarnya demografi, Indonesia dipandang merupakan pangsa pasar potensial guna mencari keuntungan. Perkara ini menjadi tantangan petugas bea cukai dan keimigrasian untuk semakin teliti dan sigap mengawasi arus peredaran barang dan manusia. Apalagi ke depan akan dibentuklah masyarakat ASEAN layaknya uni Eropa, di mana setiap orang dapat lalu lalang ke pelbagai negara ASEAN dengan bebas tanpa visa.
Sebagai evaluasi dan koreksi atas kebijakan presiden, publik dapat menyampaikan aspirasi kepada dewan perwakilan rakyat agar dapat menggunakan hak interpelasi (hak bertanya), hak menyatakan pendapat, hingga hak angket (untuk penyelidikan). Sekadar pengingat data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan, jumlah pemakai narkoba sudah mencapai 3,8 juta orang. Bahkan Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) mencatat jumlahnya hingga 5 juta jiwa. Rinciannya 70 persen pecandu narkoba masih bersekolah dengan rentang usia 14-20 tahun. Jika tak ingin bertambah, presiden selaku penanggung jawab tertinggi dan terbesar hajat hidup bangsa ini, harus komitmen terhadap ucapannya selama ini. Berantas narkoba.
Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Sleman dan
Pusaka Pendidikan

Selasa, 02 Oktober 2012

Rohis bukan Teroris

Dimuat di Republika Jogja, 2 Oktober 2012
Dua pekan terakhir media banyak menyorot ditangkapnya beberapa orang terduga teroris oleh Detasemen khusus (Densus 88) di Solo. Bombastisnya arus pemberitaan ini membuat televisi swasta nasional, menyimpulkan tanpa dasar pola rekrutmen teroris kini menyasar generasi muda melalui aktivitas rohis di sekolah. Sontak, aktivis rohis dan lembaga dakwah kampus pun menuntut Metro Tv untuk meminta maaf atas informasi salah tersebut. Ihwal ini membuat identitas umat muslim terusik dan selalu menjadi kambing hitam atas tindakan kekerasan yang dilakukan kalangan ekstremis yang salah menafsirkan makna jihad dalam kitab suci.
Keresahan inilah yang melatari Zuhairi Misrawi membukukan kumpulan tulisannya dalam “Pandangan Muslim Moderat”. Intelektual muda ini menolak jika agama dijadikan sebab atau faktor pendorong seseorang berbuat kekerasan (violence). Terorisme tidak bisa dikaitkan dengan agama, karena yang bermasalah bukan agama. Tetapi umat yang kurang tepat memahami doktrin agama, tidak kontekstual, dan bernuansa kekerasan. Sebab itu, yang perlu mendapat perhatian seksama adalah kualitas pemahaman umat terhadap agama (hal 93).
Menurut Earl Conteh-Morgan (2004), terorisme adalah akumulasi penindasan, peminggiran, dan penderitaan. Mereka yang didiskriminasikan secara konstitusional dan tidak mendapatkan kebebasan sebagaimana kebanyakan masyarakat, biasanya menjadi faktor determinan meluaskan terorisme. Karena semula para teroris berasal dari kelompok minoritas yang terpinggirkan, tetapi akhirnya membentuk kelompok yang bisa menjadi mayoritas.
Pemerintah agaknya perlu mereformasi penanganan terhadap terorisme. Kenapa harus ditembak mati jika dapat ditangkap hidup, ditelisik, dan dilakukan pengembangan untuk mengidentifikasi pelaku lainnya. Selain itu, keterlibatan publik juga mutlak diperlukan agar jangan berprasangka negatif terhadap sesama muslim dan mengalienasi atau mengucilkan eks teroris serta keluarganya dari lingkaran masyarakat.
Oleh sebab itu, dalam buku ini penulis menawarkan. Pertama, perlunya penyadaran yang intensif, terutama di tempat ibadah agar umat menjauhi berbagai aksi terorisme dan kriminalitas. Agama adalah nasihat yang mengajarkan kedamaian bukan kerusuhan. Kedua, perlunya komunikasi persuasif terhadap mereka yang terdeteksi melakukan terorisme. Sebab, para teroris adalah mereka yang hidupnya terbatasi terutama dari segi komunikasi. Karena itu, mereka perlu memperoleh pendekatan yang lebih tepat, terutama yang terlibat jaringan terorisme yaitu kalangan muda. Mereka harus didekati dengan cara-cara yang lebih sesuai dengan kejiwaannya (hal 127).
Tindakan ekstrem bukanlah dilatari dorongan agama melainkan juga secara akar sosiologis. Versi Khaled Abou el Fadl yang paling kentara adalah faktor modernitas yang berakibat liberalisasi yang menyengsarakan rakyat. Selain itu, maraknya ekstremis juga berkaitan dengan tren hipnotis atau indoktrinasi isme yang berorientasi kekerasan. Tidak menutup kemungkinan, apa yang diperbuat Syarif dengan melaksanakan bom bunuh diri di rumah ibadah di Solo lantaran dangkalnya kefahaman terhadap Islam sehingga mudah disusupi fikiran-fikiran radikal. Jika pemuda tersebut memahami kaidah fiqih dan hadist, kaum muslimin dilarang berperang dan membunuh lawannya di masjid. Bahkan merusak gereja pun tak diizinkan baginda Nabi.
Pada topik ini, hikmah penistaan Islam melalui stempel buruk rohis justru dapat menyatukan umat untuk membela keagungan geliat aktivitas keagaamaan, dan selalu menuntut ilmu serta mengamalkan. Untuk membuktikan bahwa Islam tak seperti yang mereka katakan.
Vivit Nur Arista Putra
Aktivis KAMMI Daerah Sleman
Direktur Eksekutif Lingkar Studi Muballigh