Pesan Profetik Tokoh Agama

Dimuat di Republika, Rubrik fokus anda, 1 Febuari 2011 

Oleh: Vivit Nur Arista Putra

Gerakan moral tokoh lintas agama menuai perhatian publik setelah mereka menyampaikan 18 kebohongan rezim SBY-Boediono yang terdiri dari sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Malangnya pemerintah malah merespon pada persoalam diksi “bohong” bukan substansi yang disampaikan. Ihwan inilah yang membuat diskusi yang berlangsung 4,5 jam hingga pukul 12 malam tersebut tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Dukungan terhadap tokoh umat pun marak dari berbagai elemen termasuk petisi 28 yang memang lantang mengkritisi kabinet Indonesia bersatu jilid II ini. 

Rumah Pensil Publisher

Para pengamat poletik mengatakan pemerintah SBY saat ini sedang digoyang atas kinerja yang tak sesuai janji yang diucapkannya. Tak heran jika para politisi Demokrat meminta mitra koalisi menjadi beking dan menampik tuduhan bohong. Memang pemerintah baru saja menyampaikan berbagai keberhasilan ekonomi seperti turunnya jumlah kemiskinan, pendapatan perkapita naik menjadi 3000 juta US dolar, pertumbuhan ekonomi tumbuh hingga 6 persen. Tetapi publik melihat capaian ini hanyalah prestasi statistik belaka. Masih banyak warga miskin yang semakin melarat setiap harinya, pengangguran bertambah, dan banyak industri UKM yang gulung tikar karena tak punya modal dan kalah berkompetisi dengan produk China. 

Belakangan, tuntutan dari tokoh agama dituduh sebagai gerakan politik berkedok tokoh agama seperti diungkapkan sekretaris kabinet Dipo Alam. Bahkan menyebut Din Syamsudin sebagai manusia politik karena memiliki latar karir pernah menjadi aktivis partai politik yang tidak lolos elektoral treshold dan mendeklarasikan diri menjadi capres tahun 2009. Kini spanduk anti Din Syamsudin pun terpajang di sudut-sudut ibu kota. Menjadi pertanyaan kenapa yang diserang hanya ketua Muhammadiyah ini. Seakan terjadi pengaburan isu dari seruan kolektivitas tokoh ke persoalan personal. Alasan yang menyebut gerakan moral tokoh lintas agama diarahkan sebagai gerakan politik pun tak berdasar. Pasalnya gabungan tokoh lintas agama ini sudah dikomandoi sejak zaman Gus dur oleh Buya Syafi’i Ma’arif. Bukan merupakan elemen yang mendadak mencuat mengkritik pemerintah dewasa ini.

Menurut penulis, tokoh lintas agama dapat berperan sebagai entitas baru pengontrol dan pengawal pemerintah agar on the right track memutuskan kebijakannya. Hal ini urgen dilakukan di tengah public distrust atau krisis kepercayaan publik kepada parlemen. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi, dan pesan tokoh lintas agama -dalam diksi Islam- ialah membawa misi profetik untuk beramar ma’ruf nahi mungkar. Sebagaimana titah langit “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, mengajak pada yang ma’ruf (baik) dan mencegah pada yang mungkar, sebab mereka itulah orang yang beruntung” (Ali Imran: 104). Tafsir pertama dari Imam Ar Razi aktivitas dimuka untuk seluruh manusia (dasarnya Q.S. Ali Imran: 110). Adapun tafsir kedua, karena yang menyeru otomatis harus berilmu, maka para ulamalah yang memiliki berkewajiban melakukannya. Pemerintah hendaknya jangan terlalu reaktif dan mempolitisir masukan dari tokoh lintas agama. Sebab hal ini demi kebaikan bangsa dan negara, dan jawablah kritik tersebut dengan kinerja. Khalayak menanti hasilnya, bukan pencintraan dan data statistik berderet angka semata.

Vivit Nur Arista Putra 

Aktivis KAMMI Universitas Negeri Yogyakarta