Transisi KAMMI DIY

Desentralisasi merupakan salah satu kiat menjadikan pemerintahan berjalan efektif. Sebab, skup kerja lebih merucut dengan otonomi yang lebih. Dari pemerintahan daerah (provinsi) sampai tingkat kabupaten. Sehingga kepekaan sosial dan kerja pemerintah lebih fokus. Atas dasar arus perubahan itulah KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) DIY melebur dengan dibentuknya KAMMI Daerah Sleman, Bantul, Kota Jogja, serta mendeklarasikan berdirinya KAMMI Wilayah DIY. Langkah ini dilakukan agar proses pengawalan kebijakan pemerintahan, pemberdayaan, dan kontribusi sosial lebih concern. Imperatif muktamar VI KAMMI di Makassar memberikan KAMMI DIY tenggat waktu enam bulan pascamuktamar untuk transisi. Maka dihelatlah lokakarya bulan Mei 2009 untuk menyiapkan panduan dan rencana aksi transisi. 

Hasil forum itulah yang menggiring ke musyawarah daerah (Juni 2009) yang memutuskan untuk memberikan amanah kepada Nurrahman (UGM) menjadi ketua KAMMI Daerah Sleman, Bahtera (UIN) mengemban ketua KAMMI Kota, dan Sigit Nursyam (UNY) bertindak sebagai ketua KAMMI Bantul serta Khalif (UMM) didaulat menjadi ketua KAMMI Daerah Magelang. Sebelum itu diselenggarakan training kade lanjut atau daurah marhalah III di Jogja yang diikuti sembilan kader KAMMI DIY. Desentralisasi menjanjikan mekanisme perizinan lebih mudah atau satu pintu dan hubungan negara dengan warna negara menjadi kontrak sosial bukan transaksional. Selain itu, poin penting yang dapat diunduh dari desentralisasi ialah menjadikan transisi kepemimpinan dari akar rumput merampah ke tingkat nasional lebih efektif, peka, dan mafhum problematika yang terjadi ditempatnya. Tak terkecuali regenerasi kepemimpinan di KAMMI. Dari komisariat, KAMMI daerah, wilayah, sampai level nasional. 

Vivit Nur Arista Putra 

Aktivis KAMMI